DIDADAMEDIA, Bandung -- Dalam waktu dekat, PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk alias bank bjb segera memiliki jajaran direksi baru. Idealnya, pemilihan direksi baru yang kemungkinan besar menjadi agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada 30 April 2019, perbankan BUMD tersebut tidak terpolitisasi.

Ekonom dan pengamat perbankan Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, mengingatkan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, supaya pemilihan direksi bank bjb yang baru jangan menimbulkan persoalan seperti kasus kredit fiktif. Menurutnya, Emil, sapaan akrab orang nomor satu Tatar Pasundan itu, harus menunjuk sosok profesionalitas dan rekam jejak perbankan positif. 

"Kita tahu kasus yang menimpa saah satu perbankan syariah. Mantan politisi 'yang dipaksakan' menjadi pimpinan direksi. Dempaknya, perbankan syariah itu tidak optimal," tandas Acuviarta, Senin (29/4/2019).

Acu, sapaan akrabnya, berpendapat, saat menentukan direksi perbankan yang berkantor pusat di Jalan Naripan Bandung itu. perlu pertimbangan. Dia menilai, idealnya, posisi direksi bank bjb diisi kandidat berpengalaman, baik yang pernah menjabat direksi, atau minimal, selevel di bawah direksi. Sederhananya, kandidat itu memiliki pengalaman, rekam jejak, dan yang memahami bisnis perbankan," tuturnya.

Acu menambahkan, hal lain yang perlu menjadi perhatian Emil, yaitu latar belakang kandidat direksi bank bjb yang harus bersih persoalan hukum. Verifikasinya, seru Acu, dapat melalui catatan OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum. "Jangan sampai, direksi terpilih  tetapi tidak lolos tes OJK," seru Acu.

Acu mengusulkan, komposisi direksi bank bjb dapat merupakan sosok internal,  eksternal, atau kombinasi internal-eksternal. Hal itu, tukasnya, memberi efek positif bagi kinerja bank bjb, di antaranya menghasilkan inovasi-inovasi baru yang belum pernah dilakukan perbankan tersebut.