DIDADAMEDIA, Jakarta - Pemberantasan aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan nasional harus terus konsisten agar nelayan kecil yang melaut di berbagai daerah benar-benar merasakan adanya keberpihakan negara terhadap mereka.

"Dampaknya memang memang berbeda antarwilayah, karena seperti di Sumatera Utara selain pencurian ikan ada juga penggunaan alat tangkap yang merusak," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati ketika dihubungi Antara di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Menurut Susan Herawati, pada saat ini memang bagi nelayan memang merasakan adanya keberpihakan negara dengan kebijakan pemerintah yang memberantas penangkapan ikan secara ilegal.

Namun, lanjutnya, hal tersebut dinilai masih butuh disinergikan dengan nelayan, mengingat pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai masih tidak intensif dan ada jadwal tertentu.

Untuk itu, ia menekankan agar pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada nelayan bagaimana mereka melakukan pengamanan, karena kawasan perairan nasional memiliki luas yang luar biasa.

"Dampak positif lainnya, ikan dan ekosistem di pesisir memiliki ruang untuk berkembang biak dan meminimalisir eksploitasi berlebihan," papar Sekjen Kiara.

Sebelumnya, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menyatakan perlunya komitmen dalam memperkuat kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.

"Efektivitas kelembagaan yang ada saat ini dalam membaca proses perikanan masih dipertanyakan," kata Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata dalam diskusi tentang sektor kelautan dan perikanan yang digelar di Jakarta, 14 Februari lalu.

Menurut Marthin, kelembagaan seperti dalam bentuk BUMN seperti Perindo dan Perinus dinilai masih belum terasa efektif dan optimal terutama bagi nelayan skala kecil yang merupan 95 persen dari produksi perikanan nasional.

Di masa datang, masyarakat perikanan termasuk nelayan kecil mesti dapat lebihi lagi dilibatkan dalam proses produksi perikanan Nusantara.

"Ke depan, siapapun yang terpilih, bila kelembagaan pangan perikanan tidak dilakukan, maka akan kembali lagi ke masa-masa sebelumnya," kata Marthin.