DIDADAMEDIA, Bandung - Jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Rabu (17/4/2019), lembaga pemantau pemilu, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) ternyata masih menemukan sejumlah permasalahan yang dihawatirkan akan berimplikasi pada kesiapan penyelenggara dalam Pemilu, khususnya di Jawa Barat.

Direktur Eksekutif DEEP, Neni Nur Hayati mengungkapkan, dari hasil pemantauan, beberapa persoalan tersebut menyangkut Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih bertebaran. Kemudian, ketersediaan logistik masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan serta dokumen-dokumen saksi yang tidak terdistribusi secara maksimal.

Neni pun menuturkan, DEEP masih menemukan adanya APK baik dalam konteks Pileg maupun Pilpres yang bertebaran, bahkan disekitar area TPS.

Lalu, ketersediaan logistik yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota seperti di Kota Depok, kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden sejumlah 3.479, surat suara DPD RI (636), surat suara DPR RI (3.507), DPRD Provinsi (4.065) serta DPRD Kota Depok (3.603), kotak suara, bilik suara, segel serta perlengkapan logistik lainnya.

Kabupaten Bogor, kekurangan surat suara yang jumlahnya mencapai hingga 86.000, bahkan ada 25 TPS yang sama sekali belum ada ketersediaan logistik.

"Hal ini dapat mengakibatkan terancamnya di beberapa TPS tersebut tidak dapat melaksanakan pungut hitung jika sampai malam menjelang hari pungut hitung logistik masih belum terpenuhi," ujar Neni saat dikonfirmasi, Selasa (16/4/2019).

Kemudian, di Kabupaten Bekasi, belum terpenuhinya logistik surat suara untuk DPTb dan DPK di Kota Bandung, dibeberapa TPS kekurangan logistik, namun di beberapa TPS lain logistik berupa surat suara malah berlebih. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di beberapa kabupaten/Kota yang lain di Jawa Barat bahkan mungkin di Indonesia.

Selain itu, ditemukan media-media provokatif yang berbentuk spanduk di masa tenang, seperti yang terjadi di kota Depok, pada masa tenang bertebaran spanduk yang bernada provokatif dan bernuansa SARA.

Oleh karena itu DEEP menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendorong kepada Bawaslu dan stakeholder terkait untuk segera membersih Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu yang masih bertebaran.

2. Mendesak KPU RI segera merespon atas kekuarangan logistik di seluruh Indonesia yang pada minus satu hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara masih banyak yang belum terpenuhi. Jika tidak segera direspons tentu tidak hanya akan menimbulkan stigma negatif terhadap enyelenggara pemilu, yang lebih penting adalah dihawatirkan tidak berjalannya tahapan pungut hitung di tempat-tempat yang masih banyak kekuarangan logistiknya.

3. Mendorong Bawaslu untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik hasil pengawasannya terkait ketersediaan logistik. Hal ini penting agar masyarakat memahami informasi yang jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan persepsi  liar ditengah-tengah masyarakat.

4. Meminta kepada penyelenggara pemilu serta seluruh elemen masyarakat untuk segera mengantisipasi kondisi cuaca terburuk pada hari pemungutan dan penghitungan suara serta pergeseran kotak suara dari TPS ke PPS dan PPK. Selain itu juga menjamin keamanan logistik yang akan digunakan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dari cuaca dan gangguan-gangguan lain.

5. Meminta kepada Bawaslu dan Petugas keamanan mengantisipasi dan membersihkan media-media provokatif dan bernuansa SARA dalam bentuk media apapun di masa tenang ini, serta menindak tegas para pelakunya. Hal ini sangat penting, karena media-media provokatif dan bernuansa SARA akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.

6. Meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Jawa Barat pada khususnya, untuk tidak terprovokasi, tidak menyebarkan informasi bohong dan ujaran kebencian, serta mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara dengan aman, damai, berintegritas dan beradab.