DIDADAMEDIA, Bandung - Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP) mencatat ada empat isu penting jelang pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satu isu yang disorot oleh lembaga pemantau pemilu tersebut adalah maraknya kampanye hitam di media sosial.

Menurut Direktur DEEP, Yusfitriadi kampanye hitam di Pemilu 2019, terutama media sosial dan aplikasi pengolah pesan seperti WhatsApp, penyebarannya sangat masif dan cenderung menjadi acuan masyarakat dalam menentukan pilihan politik.

"Ini penting karena sejak awal terkadang masyarakat menjadikan WhatsApp dan media sosial sebagai 'kitab suci' pembenaran untuk respons dialektika politik, bahkan mungkin dalam menentukan pemimpin," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, jika dibandingkan 2014, Pemilu tahun ini jauh lebih rawan karena kondisinya pun jauh berbeda dan lebih kompleks dengan adanya lima kategori pemilihan atau surat suara.

Oleh karena itu, instansi penegak hukum yaitu TNI, Polri dan Bawaslu sebagai 'hakim' Pemilu harus menegakkan hukum seadil-adilnya agar pihak-pihak yang mencoba mengacaukan Pemilu bisa diminimalisasi serendah mungkin.

"Baik TNI, Polri, dan Bawaslu seharusnya sudah punya social mapping TPS mana yang rawan dan saya pikir mereka sudah punya. Masyarakat juga diharapkan semakin cerdas, semakin tidak terprovokasi dan terpancing berbagai isu apapun," tandasnya.