DIDADAMEDIA, Bandung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo mengecek seluruh kesiapan para Gubernur jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Pengecekan dilakukan dengan teleconference melalui VidCom di Operation Room Lantai 2 Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Soedarmo menuturkan, pihaknya bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Dirjen Otonomi Daerah beserta penjabat eselon II melakukan teleconference kepada 34 provinsi dalam rangka untuk melakukan pengecekan terakhir kesiapan dari masing-masing provinsi terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Soedarmo membuka kesempatan bagi gubernur untuk menyampaikan kesiapannya dan masalah yang mungkin dihadapi dalam Pesta Demokrasi tersebut. Meski demikian, dia tetap meyakini 34 provinsi telah mempersiapkan hajatan akbar demokrasi itu dengan sangat matang.

"Saya yakin dan percaya bahwa seluruh daerah ini sudah siap. Tetapi hari ini adalah merupakan check and recheck terakhir, kalau sudah siap kami mengucapkan terimakasih secara keseluruhannya baik itu dari penyelenggaranya dari KPU provinsi, Bawaslu provinsi, termasuk pengawas daerah yang baru saja dikukuhkan DKPP, serta kesiapan dari aparat keamanan," ujar Soedarmo dalam rilis yang diterima PindaiNews, Rabu (10/4/2019).

Selain mengecek kesiapan Pemilu Serentak 2019, monitoring diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan yang terjadi pada hari 'H' pencoblosan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memaparkan kesiapannya dalam penyelenggaraan Pemilu yang telah mencapai 98%, sementara 2% berkenaan dengan kesediaan logistik.

"Pada tanggal 8 April 2019 kami telah rapat koordinasi yang terakhir untuk mengecek kesiapan Pemilu Serentak yang akan dilaksanakan 17 April 2018 khususnya di 12 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat. Pertama, logistik sudah siap dan kesiapan Papua Barat sudah mencapai 98 persen, tinggal 2 persen itu 'H-2' logistik sudah ada di TPS di seluruh Papua Barat," ungkapnya.

Sebagai daerah yang masuk pada peta daerah rawan konflik dalam Pemilu Serentak 2019, dia juga menjamin situasi politik dan keamanan akan berlangsung kondusif dengan tingkat partisipasi masyarakat yang baik.

"Kami jamin Papua Barat Aman dan kondusif sehingga prediksi dari Pemerintah Pusat bahwa rawan konflik, kami pastikan Papua Barat aman, sehingga 17 April 2019 semua WNI yang berhak menggunakan hak pilihnya tidak akan golput. Kami sudah himbau melalui berbagai kesempatan. Pada prinsipnya kami siap untuk sukseskan Pemilu yang sejuk, aman, damai, dan sukses," paparnya.

Sementara itu, Plh Gubernur Maluku Hamid Bin Thahir juga menyampaikan kesiapannya. Pihaknya bersama Dukcapil setempat terus mendorong perekaman KTP-el, sementara kesiapan logistik telah mencapai 100%. Dia menjelaskan, jumlah penduduk di Provinsi Maluku sejak 1 Desember 2018 sebanyak 1.847.977 orang dan yang telah merekam KTP-el sebanyak 90,16%.

Kemudian dari data KPU Provinsi Maluku jumlah pemilih mulai dari DPT sbnyak 1.269.781 orang dengan jumlah 5.527 TPS yang  tertera di 11 Kabupaten/Kota, 118 di kecamatan dan 1.898 di desa serta 33 di kelurahan. "Terkait distribusi logstik dilaporkan bahwa seluruh logstik telah 100 persen telah berada di 11 KPU kabupaten kota di Maluku," imbuhnya.