DIDADAMEDIA, Bandung -- Beberapa waktu lalu, pemerintah mengganti program penyaluran beras masyarakat sejahtera (rastra), yang sebelumnya bernama program beras masyarakat miskin (raskin) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Adanya perubahan itu membuat kebijakan pemerintah terhadap Perum Bulog pun berubah.

"Ada perubahan pasca program rastra tidak berguiir. Saat ini, kami fokus menggarap pasar komersil. Tapi, kami tetap melakukan tugas dan fungsi pokok kami, yaitu melakukan penyerapan hasil pertanian," tandas Kepala Perum Bulog Divisi Regiona (Divre) Jabar, Benhur Ngkaimi, di Jalan Soekarnohatta Bandung, Selasa (9/4/2019).

Demi mengembangkan pasar, Ben, sapaan akrabnya, mengemukakan, pihaknya memiliki sejumah jurus. Di antaranya, terus mengembangkan Rumah Pangan Kita (RPK). Saat ini, ucap dia, di tatar Pasundan, pihaknya memiliki 13 ribu unit RPK yang tersebar di setiap kota-kabupaten. Targetnya, cetus dia, pihaknya mengoperasikan 15 ribu unit RPK.

Cara lainnya, sambung dia, pihaknya, yang tidak memungkiri bahwa image masyarakat terhadap beras Bulog masih belum terlalu positif, mencoba melakukan berbagai inovasi. Misalnya, menerapkan merek pada produk beras yang mengandung unsur kearifan lokal.

"Contoh, di Cirebon, kami menggunakan brand Beras Jamblang. Di Subang, mereknya Beras Si Madu. Beras-beras itu sudah masuk pasar tradisional," ungkapnya.