DIDADAMEDIA, Bandung - Dari 1.500 orang warga binaan rutan Kelas I Kebonwaru Bandung, hanya 534 orang atau kurang dari setengahnya yang memiliki hak pilih atau sudah tercatat dalam DPT.

"Saat ini jumlah DPT-nya jadi berkurang karena berkaitan dengan data kependudukan, banyak NIK warga binaan yang setelah dicek ternyata invalid, lalu berdasarkan data nama, juga tidak terdaftar di tempat domisili," ujar M Alwi, Pelaksana Harian Kepala Rutan Kelas I Bandung di Jalan Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Meski begitu, pihak rutan akan memfasilitasi warga binaan yang akan mencoblos saat Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 digelar 17 April nanti.

"Kami sudah persiapkan untuk memfasilitasi warga binaan menggunakan hak pilihnnya di Pemilu 2019. Nanti kami siapkan 5 TPS umum di Rutan Kelas I Bandung," jelasnya.

Untuk pesta demokrasi itu, status tempat pemungutan suara (TPS) di rutan ini tidak lagi jadi TPS khusus, melainkan jadi TPS umum.

Pada kesempatan itu, ‎Kepala Pengamanan Rutan Kelas I Bandung Alviantino menambahkan, pihaknnya sudah berkoordinasi dengan TNI/Polri serta aparat terkait untuk pengamanan pencoblosan.

"Kami siapkan pengamanan dengan strategi khusus sesuai arahan dan perintah dari Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar, termasuk kordinasi engan TNI/Polri," ujar dia.

Antisipasi terhadap upaya gangguan keamanan saat pencoblosan, salah satunya upaya provokasi terhadap warga binaan yang semula mendapat hak pilih kini tidak lagi punya hak pilih karena pengurangan DPT.

"Karena warga binaan ini kan masih aktif berhubungan dengan masyarakat luar saat dijenguk kerabat saudaranya. Takutnya ada apa-apa," ujar dia.

Untuk surat suara, pihaknya menyediakan ruangan khusus untuk penyimpanannya. "Ada tempat khusus, nanti dikawal dan dijaga petugas dari kami dibantu TNI/Polri," tuntasnya.

Editor: redaktur