DIDADAMEDIA, Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pengembangan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kepariwisataan untuk kemajuan Jabar. Musrenbang untuk pembangunan Jabar 2020 pun dinilai harus lebih baik dari perencanaan sebelumnya.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menyoroti sejumlah pembangunan yang masih perlu diakselerasi. Hal itu adalah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang masih menjadi kebutuhan masyarakat dan harus benar-benar diteruskan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat 

Selain itu, pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan desa dari pemerintah terkait. Serta, Ineu mendorong Pemprov Jabar untuk membangun batas wilayah yang dengan tegas menonjolkan kedaulatan Jawa Barat.

"Serta yang tidak kalah penting sektor pariwisata, sebagai bagian dari kebijakan gubernur menjadikan program unggulan," ucap Ineu dalam rilisnya, Kamis (4/4/2019).

Dia berharap, kabupaten kota pun menonjolkan potensi wisatanya. Namun sektor unggulan pariwisata juga tidak boleh sampai mengabaikan sektor wisata lainya dengan ditunjang dengan potensi lainnya, infrastruktur jalan, pasar produk kreatif serta akomodasi. 

"Sektor infrastruktur jalan dapat mengakomodir kebutuhan aksesibilitas bagi perekonomian masyarakat," imbuhnya.

Ineu pun menyatakan keprihatinannya dengan kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat. Kondisi lingkungan hidup yang semakin rusak, berdampak terhadap kebencanaan di Jawa Barat.

Sebagai contoh, kawasan Cekungan Bandung yang semakin sering dilanda banjir bandang dan genangan banjir. “Degradasi lingkungan hidup harus menjadi perhatian kita semua untuk bisa diatasi. Tidak hanya pembuatan taman-taman yang dilakukan secara parsial, tapi penataan lingkungan pun wajib dilakukan,” tambahnya.

Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menuturkan, kerusakan lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU), menjadikan kawasan Bandung jadi rawan bencana. Karenanya, penataan lingkungan harus menjadi poin penting di saat pemanasan global yang semakin berdampak negatif.

Menurut Ineu, semesetinya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat ditegakkan. 

"Peraturan ini harus ditegakkan dalam rangka penataan dan pengendalian pembangunan di utara Bandung yang berdampak pada bencana," pungkasnya.