DIDADAMEDIA, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menggodok cetak biru (blueprint) West Java Resilience Culture Province atau membangun budaya sadar bencana dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku siap menyerahkan rancangan ketangguhan bencana itu untuk pemerintah pusat jika memungkinkan diduplikasi bagi daerah lainnya di Indonesia. Adapun blueprint Resilience Province rencananya rampung pada pertengahan tahun ini. 

"Maka itu kita ingin bangun peradaban baru yang siap hadapi bencana dengan membangun Cetak Biru ketangguhan bencana," ujar Emil sapaannya dalam acara Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2019, di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Bandung, Selasa (26/3/2019) malam.

Dia menjelaskan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2013-2018 terjadi 6.600 bencana di Jawa Barat. Pada 2018 ada 1.561 bencana, maka kalau dirata-ratakan dalam satu hari terjadi tiga kali bencana.

Dalam blueprint Resilience Province itu nanti salahsatunya akan mengatur bidang pendidikan yakni kurikulum sekolah berbasis kebencanaan. Pasalnya hampir seluruh daerah di Jawa Barat rawan bencana longsor tanah.

Ada lima komponen utama dalam Jabar Resilience Culture Province, yaitu Resilience Indeks, Resilience Citizen, Resilience Center, Resilience Knowledge and Local Wisdom dan Resilience Financing.

"Jadi komponen seberapa tangguh provinsi terhadap bencana, warganya harus paham jika bencana harus menyelamatkan diri seperti apa, kesiapan masyarakat, menggabungkan ilmu bencana dengan kearifan lokal dan bagaimana menghemat anggaran perbaikan infrastruktur dengan ketangguhan bencana," paparnya.

Terkait acara Rapat Kerja Gubernur ini, Emil menyambut baik karena mempermudah koordinasi antar provinsi dari Lampung, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Dalam forum tersebut juga akan ditandatangani kesepakatan bersama BNPB dan Pemerintah Daerah soal Penguatan Budaya Masyarakat Tangguh Bencana.

"Semoga minimal ini jadi percontohan bagi daerah lain. Jadi saat kebencanaan nggak banyak prosedur, kita satu region sendiri, saling membantu tidak ada kata birokrasi yang lambat atau berlebihan," pungkasnya.