DIDADAMEDIA, Bandung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah jangan terburu-buru meminta anggaran bantuan kebencanaan ke pemerintah pusat. Dia meminta daerah minimal punya anggaran sendiri untuk tanggap kedaruratan bencana.

Menurutnya, pemerintah daerah jangan sampai sejak awal terjadi bencana langsung mengajukan dana bantuan ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus punya persiapan dini.

"Kita mengingatkan harus dianggarkan sekecil apapun (oleh) pemerintah daerah kalau sewaktu-waktu terjadi bencana minimal untuk beras, untuk pengobatan, jangan sedikit-sedikit satu miliar dua miliar rupiah dari pusat," ujar Tjahjo seusai membuka Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2019, di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Bandung, Selasa (26/3/2019) malam.

Rapat Kerja Gubernur ini diikuti sepuluh provinsi dari Lampung, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Adapun tema yang dibahas tahun ini adalah "Kerjasama Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah guna Menghadapi Ancaman Bencana".

Tjahjo berharap dengan forum tersebut setiap daerah bisa menguatkan koordinasi untuk saling bantu membantu ketika terjadi bencana. 

Terutama terkait Pemilu Serentak 2019 yang akan digelar tiga minggu lagi bisa saja ditunda jika terjadi bencana alam besar. Penundaan dapat dilakukan di satu TPS, atau satu desa, satu kecamatan hingga satu kabupaten.

"Pemilu bisa tertunda kalau ada bencana alam di daerah misalkan satu TPS, satu desa, satu RT, satu Kabupaten itu bisa ditunda kalau ada bencana seperti gunung meletus atau banjir," pungkasnya.

Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2019 berlangsung selama dua hari hingga Kamis (28/3/2019). Hal yang dibahas salahsatunya adalah Penguatan Budaya Masyarakat Tangguh Bencana atau Disaster Resilience Society Culture. Hari ini, Rabu (27/3/2019) dijadwalkan akan dilakukan Kesepakatan Bersama BNPB dan Pemerintah Daerah soal Penguatan Budaya Masyarakat Tangguh Bencana.