DIDADAMEDIA, Bandung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta aparatur pemerintah desa loyal terhadap siapapun pemimpinnya, sehingga harus mendukung setiap kebijakan yang diambil.

Menurutnya, aparatur desa harus fokus terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang amanah. "ASN aparatur pemerintah harus taat dan loyal kepada siapapun bupatinya, dari partai manapun," ujar Tjahjo dalam rilisnya, Kamis (23/3/2019).

"Dari dia dilantik jadi bupati mulai SKPD sampai camat, sampai kepala desa harus taat pada apa yang menjadi kebijakan bupati terpilih selama 5 tahun, termasuk gubernur dan presiden terpilih. Posisi aparatur pemerintah desa adalah untuk mengawal dan tidak ikut kampanye menggunakan atribut-atribut," sambung.

Kendati demikian, dia meminta aparatur desa tidak menggunakan perangkat maupun fasilitas negara untuk mendukung kandidat calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tjahjo mengintruksikan aparatur desa turut mendukung kesuksesan Pemilu dengan mensosialisasikan dan menggerakan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Menurutnya, kunci sukses demokrasi melalui Pemilu adalah partisipasi masyarakat, membantu KPU dan Bawaslu sampai jajaran di bawahnya untuk mensosialisasi Pemilu serentak 2019.

"Aparatur pemerintahan desa dalam konteks pemilihan umum, jangan menggunakan  aset-aset desa, aset kabupaten/kota untuk kepentingan lain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maupun DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Hati-hati menggunakan tangan. Kita semua harus sukseskan Pemilu Serentak 2018,” pungkasnya.

Editor: redaktur