DIDADAMEDIA, Bandung - Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha mendorong Pemkot Bandung bersikap tegas kepada rumah sakit yang bersikap acuh kepada pasien BPJS.

Menurut Achmad, hampir semua rumah sakit di Kota Bandung tidak memberikan pelayanan yang sewajarnya terhadap pemilik kartu BPJS Kesehatan.

"Komitmen antara rumah sakit dengan pemerintah harus dikuatkan kembali, karena masih ada keluhan. Seperti tidak ada kamar, bahkan obat yang seharusnya tidak bayar, harus dibayar," ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/3/2019).

Achmad menyebut, jika ada rumah sakit yang merasa keberatan dengan kehadiran BPJS, bisa mengajukan diri kepada pemerintah untuk mengakhiri kerja sama.

"Kalau gak mau ya jangan nanggung, tulis di pengumuman bahwa rumah sakitnya memang gak nerima pasien BPJS, biar masyarakat tidak merasa terbebani juga," tuturnya.

Achmad, juga mendapatkan laporan adanya pasien BPJS yang harus membayar biaya perawatan dengan alasan 'kebijakan' karena tidak tanggung BPJS.

Sebagai contoh, kata Achmad, ada seorang warga tidak mampu pemilik BPJS yang merasakan sakit tidak bisa kencing dan dibawa ke UGD tengah malam, setelah diobati ia pun diperbolehkan pulang namun masih harus membayar uang perawatan.

"Itu gak dirawat inap lho dan punya BPJS juga, rumah sakit itu bilang semua aturan dari BPJS dan tidak dicover," tuturnya.

Padahal, lanjutnya, dia sudah mengkonfirmasi ke BPJS dan merka mengatakan sudah dicover. "Berarti kan ada yang tidak selaras pemahamannya untuk hal seperti ini," tutupnya.

Editor: redaktur