DIDADAMEDIA, Bandung - Dalam kunjungannya ke Kota Bandung, capres nomor urut 1 Joko Widodo menyampaikan pesan kepada semua pendukungnya untuk melawan berita bohong atau hoaks.
Menurut Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, saat ini beragam kabar bohong ditujukan padanya mulai dari pelarangan azan dan penghapusan pendidikan agama. Menurutnya, isu tersebut tidak logis, karena dia menjaga hubungan yang baik dengan para ulama.
"Nanti pemerintahan kalau kita menang, azan akan dilarang, logikanya seperti apa?" ucap Jokowi dalam acara deklarasi Alumni Jabar Ngahiji dengan tema Mari Kita Satu Kembali, di Monumen Perjuangan, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Minggu (10/3/2019).
Selain itu, dia pun menyinggung tentang kriminalisasi ulama. Baginya, semua proses hukum sudah dijalankan dengan aturan. Jika ada yang melanggar, semua harus menerima konsekuensinya.
Maka Jokowi mengimbau para pendukungnya untuk melawan semua berita bohong dengan fakta dan data kemudian disampaikan kepada masyarakat bawah secara sederhana.
"Saya sampaikan negara kita negara hukum semua sama. Ada anggota DPR, gubernur yang masuk penjara ada. Kalau melanggar pasti akan diperiksa dan diadili. Ini negara hukum, dan tidak ada kriminalisasi ulama itu," katanya.
Ketua TKD Jabar Dedi Mulyadi mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bukanlah serangan balik atas apa yang dituduhkan padanya.
"Jabar itu kan wilayah yang memiliki sensitivitas terhadap isu-isu yang selama ini berkembang. Bukan meng-counter, tapi Pak Jokowi ngomong yang sebenarnya. Begini deh, siapa yang paling kena hoaks? Paling kena itu kelas pertengahan perkotaan yang terdidik loh. Mereka yang mengonsumsi dan memercayai itu," katanya, saat ditemui di Bandung, Minggu (10/3/2019).
"Misal begini, azan dilarang kalau Pak Jokowi memimpin, Pak Jokowi sekarang, wapres nya juga Kiai, sekarang Pak Jusuf Kalla, orang juga dewan masjid. Kok enggak dilarang. Kebebasan beribadah berjalan, tempat-tempt ibadah dibangun. Pelajaran agama dihapus, siapa yang ngomong pelajaran agama dihapus. Kan seluruh rangkaian itu tak mungkin masuk akal, tapi dipercaya publik," sambungnya.
