DIDADAMEDIA, Bandung - Inflasi Provinsi Jawa Barat hingga akhir Februari 2019 dinilai Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia (KPwBI) Jawa Barat masih terkendali.

Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Doni P Joewono menjelaskan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat mengalami penurunan dari 133,89 pada Januari 2019 menjadi 133,82 pada Februari 2019.

"Penurunan IHK tersebut menunjukan angka deflasi sebesar 0,05% (month to month/mtm). Kelompok barang yang mengalami deflasi adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 0,85% serta kelompok Transpor, Komunikasi dan Keuangan sebesar 0,01%," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (2/3/2019).

Secara komoditas, lanjutnya, andil deflasi bulanan terbesar berasal dari telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras serta bensin. Secara tahun ke tahun, inflasi Jawa Barat pada Februari 2019 tercatat sebesar 2,61% (year of year/yoy) atau secara tahun kalender sebesar 0,28% (year to day/ytd).

"Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Sandang sebesar 4,89% disusul oleh kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 4,70%, dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 4,05%," imbuhnya.

Secara spasial, dari 7 kota perhitungan inflasi 6 kota mengalami deflasi antara lain Kota Bogor sebesar 0,40%, Kota Cirebon sebesar 0,16%, Kota Sukabumi sebesar 0,14%, Kota Tasikmalaya sebesar 0,11%, Kota Bandung sebesar 0,08% dan Kota Depok sebesar 0,05%.

Dari tujuh kota, hanya Kota Bekasi yang mengalami inflasi sebesar 0,17% (mtm). Inflasi yang terjadi di Kota Bekasi didorong terutama oleh kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau.

"Untuk menjaga stabilitas harga di Jawa Barat, TPID Provinsi Jawa Barat dan kota-kabupaten se-Jawa Barat telah menyusun strategi pengendalian inflasi 2019 sesuai road map pengendalian inflasi yang disinergikan dengan empat kunci strategis (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) serta RPJMD Jawa Barat 2018-2023," bebernya.

Berbagai program yang direkomendasikan antara lain Integrated farming antara klaster ayam ras dengan klaster jagung.

"Penguatan peran BUMDes Pangan dengan BUMD Pangan sebagai holding company-nya, rebranding beras BULOG, pembangunan pasar induk daerah, rekomendasi penyusunan Perda untuk menetapkan batas atas biaya pendidikan hingga perbaikan kualitas data neraca pangan di tingkat Provinsi dan kota/kabupaten se-Jawa Barat," pungkasnya.

Editor: redaktur