DIDADAMEDIA, Bandung - Sejak Ahmad Irfan diberhentikan dari posisi Direktur Utama BJB 11 Desember 2018 lalu, status direktur utama dipegang pejabat pelaksana tugas (Plt) dengan berbagai keterbatasan kewenangan.
Pengamat perbankan Universitas Padjadjaran Aldrin Herwany menilai, kondisi itu berdampak besar terhadap kinerja bank kebanggaan warga Jabar tersebut.
Menurut Aldrin, plt punya kewenangan yg terbatas utamanya dalam pengambilan kebijakan pengucuran kredit yang masuk kategori besar. Potensi kehilangan pendapatan yangg besar jelas akan terjadi dan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan laba dan kinerja secara umum. “Laba yang besar hanya bisa dihasilkan dari kredit yang besar juga,” jelas Aldrin saat dihubungi, Selasa (26/2/2019).
“Penundaan RUPS dalam hal pemilihan dirut dan direksi lain jelas akan mengganggu kelancaran operasional bank bjb, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kinerja bjb. Semakin berlama-lama akan buruk untuk bjb,” katanya.
Terkait berapa potensi kehilangan pendapatan BJB, Aldrin mengaku perlu analisis khusus berdasarkan pada data yang ada. Namun yang pasti, potensi pendapatan akan hilang dan BJB akan kehilangan kesempatan bisnis karena terkait dengan risiko reputasi.
“Misalnya mitra bisnis akan berpikir ulang untuk melakukan kerja sama karena terkait dengan status plt yang berkepanjangan dan mengandung unsur ketidakpastian yang cukup tinggi,” paparnya.
Aldrin menambahkan, selain opportunity revenue yang hilang status Plt Dirut justru akan memperburuk reputasi bjb. “Muncul risiko reputasi. Semakin lama ada ketidakpastian justru akan disorot publik sebagai bank go publik yang tidak tranparan. Ujung-ujungnya akan berdampak pada harga saham bjb dan nasabahnya,” jelasnya.
Untuk itu Aldrin mengusulkan agar segera dilakukan RUPS dan penetapan dirut dan direksi definitif. Sebab mereka juga harus melewati fit and proper test yang jelas jelas akan menghabiskan waktu yang cukup lama.
Lebih lanjut Aldrin berharap proses pemilihan berlangsung secara transparan dan sesuai aturan berlaku, mengingat bjb adalah perusahaan go publik
“Emil (Gubernur Jabar Ridwan Kamil) harus banyak melibatkan bjb dalam kegiatan pembangunan strategis dan pemberdayaan masyarakat Jabar agar sisi makro dan mikro Jabar tumbuh ngabret atau tumbuh bersifat masif,” tutupnya.
