DIDADAMEDIA, Jakarta - Pemerintah siap mengucurkan dana 1,1 miliar dolar AS untuk kegiatan eksplorasi guna mengatasi defisit minyak dan gas (migas) yang makin besar dalam pemenuhan kebutuhan nasional yang akan mulai terjadi pada 2025 hingga mencapai puncaknya pada 2050.

Pemerintah juga memiliki modal komitmen kerja pasti sebesar 2,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp31,5 triliun, di mana 1,1 miliar dolar AS di antaranya untuk kegiatan eksplorasi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, saat ini ada dana yang cukup besar untuk eksplorasi, baik di dalam maupun di luar wilayah kerja minyak dan gas.

"Ini dana yang bisa digunakan untuk eksplorasi 5-10 tahun ke depan. Dana ini kami harapkan terus bertambah," ujar Arcandra saat Seminar Energi Neraca Energi Indonesia, Suatu Tinjauan Kritis Sektor Migas yang digelar Ikatan Alumni Teknik Geologi ITB, Selasa (19/2/2019).

Menurut Arcandra, dana eksplorasi saat ini yang berasal dari komitmen kerja pasti dari kontrak-kontrak dengan skema gross split jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya yang hanya sebesar 5 juta dolar AS.

Dana tersebut sangat kecil dengan begitu banyak wilayah yang belum dieksplorasi. Selain dana eksplorasi, pemerintah juga berencana memperbaiki dari sisi penggunaan data untuk kebutuhan seismik.

"Data-data kebutuhan untuk eksplorasi akan dibuka bagi perusahaan-perusahaan yang berminat. Data-data akuisisi akan dibebaskan. Karena selama ini, dana PNBP dari akses data hanya sekitar 1 juta dolar AS. Jadi kita akan revisi Permen Nomor 27 Tahun 2006," ungkap Arcandra.

Sementara itu, Syamsu Alam, Ketua Alumni Teknik Geologi ITB, mengatakan hingga 2050 kebutuhan migas khususnya minyak secara persentase belum berkurang secara signifikan dan mencapai 2 juta-3 juta barel per hari (bph).

Di sisi lain, jika melihat cadangan Indonesia 3,5 bilion BOE atau hanya 0,2 persen dari cadangan minyak dunia, sehingga butuh usaha luar biasa agar produksi nasional bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ingat, produksi minyak saat ini 800.000, itu yang 200.000 bph berasal dari Banyu Urip. Kalau tidak ada Banyu Urip, produksi hanya 500.000-an. Kalau tidak menemukan Banyu Urip lainnya, kita akan menghadapi masalah besar nantinya," ujar Syamsu.

Editor: redaktur