Tridinews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah menindak aksi premanisme yang merusak iklim investasi. Hal ini menyebabkan investor asing enggan berinvestasi di Indonesia.

Ketua APINDO Shinta Kamdani, mengaku telah berbicara dengan pemerintah terkait aksi premanisme. Dalam pertemuan tersebut, APINDO meminta pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam menekan aksi premanisme.

"Kami juga sudah sampaikan ini kepada pemerintah. Makanya pemerintah juga sudah (melakukan) tindakan-tindakan lah, gimana caranya untuk bisa membantu pelaku usaha di dalam menjalankan operasional. Jelas ini sangat mengganggu," kata Shinta kepada wartawan di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Shinta menegaskan, aksi premanisme yang kerap kali memungut biaya-biaya secara liar tidak bisa dibenarkan. Apalagi, aksi itu sudah berlangsung sejak lama.

"Sebenarnya ini bukan masalah baru. Cuma ini sekarang mengemuka. Dan mungkin sekarang juga jadi lebih banyak yang berani untuk bicara," jelasnya.

Namun begitu, Shinta tak menyebut jumlah kerugian yang ditaksir akibat aksi premanisme tersebut. Pasalnya, besaran pungutan liar yang diminta preman berbeda di tiap daerah.

"Kita nggak bisa ini kan translate ke biaya ekonomi berapa, tapi yang jelas kita melihat bahwa memang ini mengganggu lah daripada ekosistem investasi di Indonesia," tutupnya.

Untuk diketahui, kasus premanisme kembali mencuat beberapa waktu lalu. Namun bukan pada skala personal, aksi premanisme ini bahkan disebut-sebut menggoyang citra Indonesia di mata para investor.

Peristiwa yang dimaksud adalah gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD. Hal ini mencuat kala Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memaparkan kejadian tersebut saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

Eddy mendorong agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Ia menyebut, rasa aman perlu ditingkatkan agar para investor merasa nyaman untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy, dikutip dari detikOto.

"Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," lanjut Eddy.