Tridinews.com - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi angkat bicara soal adanya ormas yang mengganggu Pabrik BYD di Subang. Menurut Dedi, cerita gangguan ormas merupakan cerita lama.

"Enggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman," kata Dedi, di Bandung, Rabu (23/4).

Dedi mengatakan, polisi dalam hal ini Polres Subang sudah melakukan penindakan dan penanganan terhadap mereka-mereka yang melakukan aksi premanisme.

"Kasat Serse nya keren banget loh di Subang sekarang. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Enggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan," ungkapnya.

Dedi mengatakan, saat ini pembangunan pabrik BYD di Subang terdapat kendala pembebasan tanah. Menurut Dedi , permasalahan di Subang bukan lagi premanisme melainkan calo tanah.

"Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya Problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah," katanya.

"Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya enggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno bercerita tentang dugaan kasus premanisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) terhadap produsen otomotif BYD ketika membangun pabrik di Subang, Jawa Barat. Pemerintah diminta tegas menindak para pelaku di balik kasus ini.

Curiga kepentingan lahan SMAN 1 Bandung

Lebih lanjut, Dedi merespons gugatan lahan SMAN 1 Bandung yang menurutnya bukan murni gugatan biasa. Dedi menduga ada kepentingan dibalik gugatan yang dilayangkan perkumpulan Lyceum Kristen.

"Jadi bukan bukan murni gugatan terhadap terhadap SMA 1-nya. Tapi akses tanah itu adalah akses tanah strategis. Karena itu saat akses tanah strategis di Dago, pasti banyak pihak yang punya kepentingan terhadap tanah itu. Jadi bukan murni gugatan PTUN itu bukan," kata Dedi.

Menyinggung soal banding terkait putusan hakim PTUN dalam sengketa lahan SMAN 1 Bandung, Dedi mengungkap alasan pemerintah acap kali kalah dalam permasalahan sengketa lahan. Ia menuturkan, salah satu penyebab kekalahan pemerintah dalam sengketa lahan dari sisi aspek ekonomi.

"Karena pemerintah tidak punya akses ekonomi untuk mempengaruhi, tidak punya akses politik untuk mempengaruhi posisi pemerintah. Makanya rata-rata kenapa pemerintah itu selalu kalah dalam sengketa? Karena pengacaranya terbatas. Kita kan paham kan pengacaranya terbatas dan pemerintah tidak mungkin melakukan hal yang melanggar undang-undang ketika bersengketa," ungkapnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara, kabulkan gugatan yang dilayangkan perkumpulan Lyceum Kristen, yang menggugat lahan SMAN 1 Bandung. Siswa dan sekolah melawan hingga Pemprov Jabar mengajukan banding.

Sentil kasus keracunan MBG Cianjur

Di sisi lain, Dedi juga meminta untuk penyelenggara makan bergizi gratis (MBG), untuk berhati-hati usai insiden keracunan massal yang terjadi di Cianjur. Dedi menuturkan, penyelenggara MBG harus benar-benar mempertimbangkan konsumsi makanan yang diberikan kepada siswa.

"Jadi gini aja, ya ke depan para penyelenggarannya harus lebih berhati-hati. Katering yang membuat masakannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek higienitas, keamanan siswa yang akan mengkonsumsi itu. Jadi, pesan saya itu. Bila perlu ya sebelum dimakan oleh siswa diperiksa," katanya.

Dedi menuturkan program makan bergizi gratis merupakan program pemerintah pusat. Ia menyebut Pemprov Jabar tidak memiliki kuasa untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggara MBG.

"Evaluasi kan bukan kewenangan provinsi. MBG kan program dari pemerintah pusat. Jadi yang mengevaluasinya adalah dari apa namanya lembaganya itu. MBG apa? Badan Gizi Nasional. Jadi yang mengevaluasinya Badan Gizi Nasional. Jadi ada bidangnya," katanya.

Puluhan siswa dari dua sekolah keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pekan ini. Selain itu ada hampir seratus orang keracunan makanan usai santap hidangan hajatan.

Sukahaji jangan sampai jadi konflik sosial

Dedi turut berharap agar konflik pemilik dan warga terkait lahan di Sukahaji, Kota Bandung menjadi konflik sosial.

"Tidak boleh ada konflik sosial, saya cari jalan tengah, bagaimana tidak terjadi konflik sosial? Maka udah deh mereka yang tinggal di sana yang itu bukan haknya, mereka harus pindah kan? Ketika pindah misalnya tidak ada uang, maka pemerintah provinsi memfasilitasi mereka untuk mendapat kontrakan dan mendapat bantuan kontrakan," kata Dedi.

Dedi pun menyayangkan kepada pemilik lahan yang tidak menggandeng aparat keamanan, saat bertemu dengan warga masyarakat di Sukahaji.

"Harusnya yang dilakukan oleh orang yang merasa memiliki tanah tersebut ketika bertemu dengan masyarakat menggandeng aparat. Jangan menggandeng pihak lain. Kan aparat juga akan senantiasa membantu membackup apabila mereka adalah pemilik lokasi yang sah berdasarkan undang-undang," katanya.

Sebelumnya, terdapat beberapa warga yang menjadi korban dari bentrokan dengan pemilik lahan di Sukahaji.