Tridinews.com - Hamas, gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina, memperingatkan bahwa tindakan Israel menunda penarikan pasukannya dari Koridor Philadelphia di Gaza tengah adalah pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata.

Dalam pernyataannya, Senin, Hamas meminta mediator untuk campur tangan dan mendesak Israel memenuhi komitmennya, termasuk penarikan pasukan dan dimulainya kembali perundingan tahap kedua.

Hamas juga mengecam Israel karena pelanggaran gencatan senjata yang dilakukannya dengan tidak mematuhi jadwal penarikan pasukan untuk Poros Salah al-Din (Koridor Philadelphia).

Menurut gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina ini, penundaan tersebut merupakan upaya yang disengaja untuk merusak perjanjian.

“Israel belum mematuhi penarikan pasukannya secara bertahap selama tahap pertama, dan juga belum memulai penarikan pasukannya sesuai jadwal,” kata Hamas.

“Penarikan pasukan itu seharusnya selesai pada hari ke-50 perjanjian, yang jatuh pada hari Ahad, tetapi hal itu belum terjadi.”

Pernyataan tersebut menggambarkan penundaan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian dan upaya yang jelas untuk menyabotase dan membatalkan substansi perjanjian tersebut.”

Hamas meminta mediator dan masyarakat internasional untuk segera campur tangan dan menekan Israel agar "menghormati komitmennya, menarik diri dari Poros Salah al-Din, dan melanjutkan negosiasi tahap kedua tanpa penundaan."

Hamas menekankan bahwa "mematuhi perjanjian adalah satu-satunya cara untuk mengamankan pembebasan sandera dan mencegah manipulasi lebih lanjut atas nasib mereka. Setiap penundaan berarti mempermainkan hidup mereka dan emosi keluarga mereka."

Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang dimediasi Mesir dan Qatar dengan dukungan Amerika Serikat, mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

Kesepakatan tersebut mencakup pertukaran tahanan dan disusun dalam tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Namun, Israel menolak untuk pindah ke tahap kedua perjanjian tersebut, yang akan dimulai pada awal Maret setelah tahap pertama berakhir.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menunda negosiasi, berusaha untuk memperpanjang tahap pertama untuk mengamankan pembebasan lebih banyak sandera Israel di Gaza tanpa memenuhi kewajiban militer dan kemanusiaan yang diuraikan dalam kesepakatan tersebut, kata Hamas.

Sumber: Anadolu