Tridinews.com - Pemerintah Vietnam berencana memecat 100 ribu pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka efisiensi atau pengetatan anggaran.

Pemimpin Vietnam menilai negaranya kini terbebani dengan anggaran untuk membayar gaji para PNS yang amat banyak hingga jutaan.

Masyarakat Vietnam saat ini dilanda keresahan karena pemerintah ingin memberhentikan ribuan PNS. Hal ini membuat gundah karena jabatan PNS begitu dielu-elukan di negara komunis tersebut.

Menurut laporan The Straits Times, langkah ini akan diajukan ke parlemen dalam beberapa waktu mendatang.

Upaya pemerintah Vietnam memangkas pegawai ini bersamaan dengan upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas pengeluaran Negeri Paman Sam.

Berikut fakta-fakta efisiensi di Vietnam:

Instansi pemerintah dijadikan tempat berlindung

Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam mengatakan efisiensi diperlukan lantaran para PNS telah menjadikan instansi pemerintah sebagai "tempat berlindung".

Ia berujar instansi negara tak boleh jadi "tempat berlindung bagi pejabat-pejabat yang lemah."

"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor," kata Lam pada Desember 2024.

Pangkas kementerian atau lembaga dari 30 jadi 22

Efisiensi pemerintah Vietnam ini akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga di negara itu.

Total kementerian/lembaga di Vietnam akan menjadi 22 dari 30.

Sasar lembaga media sampai militer

Pemangkasan ini disebut-sebut menyasar media, polisi, bahkan militer.

Dari hampir dua juta pegawai negeri per 2022, sekitar 100 ribu di antaranya diperkirakan akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini.

Tak lihat kemampuan staf

Menurut seorang produser TV dengan nama samaran Thanh, pemecatan yang dilakukan pemerintah ini "tidak didasarkan pada kemampuan staf".

Belum diketahui bagaimana pemerintah menentukan siapa yang akan dipertahankan dan yang akan dipecat dalam skema ini.

Targetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen

Pemerintah Vietnam sendiri belakangan sedang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2025. Target ini meningkat dari 7,1 persen pada tahun 2024.

Sejalan dengan target ini, pemerintah pun memerlukan alokasi anggaran yang lebih efisien.

Dengan mengurangi jumlah PNS dan kementerian, pemerintah berharap dapat menghemat sekitar $4,5 miliar dolar (sekitar Rp72 triliun) dalam lima tahun ke depan.

Terlepas dari itu, pemerintah juga perlu biaya pensiun dan pesangon yang diperkirakan melebihi $5 miliar dolar (sekitar Rp81 triliun).