Tridinews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menilai PT Pindad mampu memperkuat sistem pertahanan Indonesia sehingga perlu mendorong perusahaan ini untuk terus memproduksi alutsista unggulan.

"Apa yang sudah diproduksi PT Pindad selama ini tidak kalah dengan produk negara lain. Kami berharap semua itu cukup kuat untuk mendukung sistem pertahanan TNI kita," ujar Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Aher merujuk produk-produk unggulan PT Pindad seperti senjata antidrone SPS-1 dan Maung MV3 Mobile Jammer.

Ia mengatakan bahwa pengembangan dalam sisi teknologi harus terus berkelanjutan sehingga mendukung percepatan kemandirian dan modernisasi alutsista TNI.

"Jadi, intinya, ketika kita yakini bahwa produk Pindad bagus dan berkualitas, ya tentu harus didorong untuk bisa terus mengembangkan produk-produknya, serta meningkatkan kuantitas produksinya," kata Aher.

Komisi I DPR RI akan ikut berjuang agar PT Pindad dapat terus berkarya dengan lancar dan tanpa hambatan. Dengan demikian, ke depan akan makin banyak produk alutsista dan kendaraan yang dapat dihasilkan oleh PT Pindad.

Produk-produk alutsista dari PT Pindad diyakini akan menjadi kebanggaan nasional. Pasalnya, sebagai badan usaha milik negara (BUMN) dalam industri pertahanan dalam negeri yang terlibat dalam program penguatan industri pertahanan, perusahaan ini melaksanakan tugas yang cukup berat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista dan meningkatkan kapasitas produksi.

Dalam keterangan resminya pada hari Jumat (8/11), Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengemukakan bahwa pihaknya saat ini menyiapkan produksi MV3 Maung untuk kendaraan dinas menteri dan jajaran pejabat.

Abraham Mose menjelaskan bahwa PT Pindad saat ini terus berkoordinasi dengan Pemerintah sebelum memproduksi Maung generasi ketiga itu.

MV3 Garuda merupakan jenis Maung yang diperuntukkan sebagai kendaraan operasional (ranops). Pindad sejauh ini telah memproduksi MV3 Garuda Limousine yang telah digunakan sebagai mobil kepresidenan.