Presiden Dorong Masyarakat kembali ke Media Konvensional

presiden-dorong-masyarakat-kembali-ke-media-konvensional Ilustrasi. (Net)
DIDADAMEDIA, Bandung - Presiden Joko Widodo mengaku gembira dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional sebagai arus utama informasi, dibandingkan dengan media sosial.

Arus informasi di media sosial beberapa tahun terakhir sangat masif, bahkan kerap dijadikan referensi. Namun kondisi itu di sisi lain cukup disayangkan, sebab informasi yang disajikan di dalamnya lebih banyak bersifat hoaks.

Karenanya, Jokowi menegaskan pemerintahannya akan terus ikut mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kembali sepenuhnya ke media konvensional atau mainstream.

"Terus terang saya sangat gembira dengan situasi seperti ini. Selamat kepada pers yang masih sangat dipercaya masyarakat," ujarnya di sela sambutan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Grand City Surabaya, Sabtu (9/2/2019).

Menurut dia, tidak mudah membuat publik percaya di tengah persaingan media sosial yang marak, bahkan dengan suguhan-suguhan informasinya.

Berdasakan data yang disampaikannya, pada 2016 tingkat kepercayaan terhadap media konvensional 59 persen dan 45 persen ke media sosial, kemudian pada 2017 mencapai 58 persen terhadap media konvensional dan 42 persen ke media sosial.

Berikutnya, pada 2018 tingkat kepercayaan terhadap media konvensional mencapai 63 persen dan 40 persen untuk media sosial. "Dari data itu, semakin ke sini semakin besar kepercayaan publik. Ini harus dipertahankan," ucap Jokowi.

Era media sosial, kata dia, membuat siapa pun dapat bekerja sebagai jurnalis, tetapi tidak sedikit yang menyalahgunakan media sosial untuk menebar ketakutan di ruang publik.

"Sekarang setiap orang bisa bisa menjadi wartawan dan pemred. Tetapi kadang digunakan untuk menciptakan kegaduhan, ada juga yang membangun ketakutan pesimisme," katanya.

Presiden memisalkan, saat pemerintah menyampaikan satu informasi yang berisi kabar baik dan fakta, namun yang muncul di ruang publik disimpulkan sebagai satu pencitraan semata.

"Ketika pemerintah menyampaikan 'well infomation society', jangan diartikan sebagai kampanye atau pencitraan, tetapi itu untuk membangun masyarakat yang sadar akan informasi," katanya.

Jokowi berharap, di tengah kegaduhan dan masifnya peredaran berita bohong atau hoaks, media konvensional yang profesional dapat menjadi pengendali suasana, mencari kebenaran dan fakta.

Editor: redaktur

Komentar