Tridinews.com - Tahapan pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Meski begitu, dinamika politik di daerah rupanya masih ada yang adem ayem, seperti yang terjadi di Kota Cimahi.

Pengamat politik lokal, Djamu Kertabudi mengatakan, suasana Pemilu 2024 masih berpengaruh bagi publik, termasuk partai politik. Agenda politik pilkada pun akhirnya belum mendapat perhatian semestinya, padahal tahapan dan jadwal pilkada sudah mulai berjalan.

"Tahapan krusial Pilkada 2024 sudah di depan mata, seperti halnya waktu pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon (paslon) wali kota/wakil wali kota dari jalur perseorangan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimulai 5 Mei 2024," kata Djamu, Rabu, 20 Maret 2024.

Adapun pendaftaran paslon, lanjut dia, berlangsung pada 27-29 Agustus 2024, baik bagi paslon yang diusung koalisi partai maupun dari jalur perseorangan. Sementara pemungutan suara pada Pilkada 2024 telah ditetapkan pada 27 November 2024.

Meski begitu, Djamu menilai, dinamika kontestasi pilkada di Cimahi masih terasa adem ayem, tak seperti di daerah lain. "Namun, mungkin saja di beberapa partai secara internal pembicaraan informal sudah mulai dilakukan, hanya gaungnya belum terasa di masyarakat," ujarnya.

Mengacu pada hasil Pemilu 2024 di Cimahi, dia menyebutkan, hanya PKS yang memenuhi syarat buat mengusung paslon secara mandiri, dengan proyeksi raihan 9 kursi atau 20 persen suara. Dengan demikian, Pilkada Cimahi memungkinkan ada empat paslon yang diusung partai.

"Terutama bagi partai politik yang mendapat kursi pimpinan DPRD Cimahi, seperti PKS, Golkar, PDIP, dan Demokrat, seyogianya mempersiapkan kadernya untuk diusung sebagai kandidat wali kota atau wakil wali kota," kata Djamu.

Hanya, kata dia, sudah barang tentu kader tersebut mesti memiliki popularitas dan elektabilitas, serta kesiapan dana yang memadai. "Karena cost politic pilkada itu sangat mahal, bahkan money politic yang dilarang secara hukum sekalipun kenyataannya sulit dibendung," katanya.

Menurut dia, memang ada figur yang muncul sebagai calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi, seperti Sekda Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan dan mantan Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana. Namun, kemunculannya baru pada perbincangan publik, itu pun di ruang terbatas.

Berbeda halnya dengan di Cimahi, Djamu menilai bahwa gema Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung Barat lebih nyaring terdengar. Apalagi, menurut dia, di Bandung Barat tak ada partai yang bisa mengusung paslon bupati/wakil bupati mandiri, jika mengacu pada hasil Pemilu 2024.

"Dengan kata lain, semua partai harus membentuk koalisi guna memenuhi persyaratan pencalonan. Perimbangan kekuatan ini kian merangsang para kandidat untuk berlomba merapat ke partai untuk meraih kepercayaan diusung sebagai paslon bupati/wakil bupati," katanya.

Menurut dia, Pilkada Bandung Barat juga memungkinkan ada empat paslon yang diusung oleh koalisi partai. Nama-nama kandidat yang muncul ke permukaan juga sudah banyak, baik nama yang berlatar belakang kader partai maupun nonkader partai.

Dia menyebutkan, kandidat tersebut untuk yang dari kader partai di antaranya ialah Aep Nurdin, Didik Agus Triwiyono, dan Bagja Setiawan dari PKS, Sundaya dan Tobias Ginanjar Sayidina dari Gerindra, lalu Hengky Kurniawan dan Yayat T Sumitra dari PDIP.

Nama dari Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN juga telah bermunculan. Dari kalangan nonpartai pun sudah banyak nama yang mengemuka, seperti Ernawan Natasaputra, Asep Ilyas, Asep Ismail, Apung Ahadiat Purwoko, hingga Yanto "Steve Ewon" dan artis Vicky Prasetyo.

"Yang cukup menggembirakan, sederetan bakal calon ini sebagian besar putra daerah Bandung Barat. Satu lagi figur yang jadi opini publik ialah Penjabat Bupati Bandung Barat Arsan Latif, meskipun di media beliau menyatakan tidak akan mencalonkan tapi wacana terus berkembang," katanya.