PINDINEWS - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau supaya Presiden Joko Widodo tak gunakan fasilitas negara untuk mendukung calon presiden tertentu dalam Pilpres 2024.

SBY mengaku tidak mempermasalahkan pilihan politik yang dilakukan Presiden Jokowi, tetapi ia menekankan untuk tidak menggunakan fasilitas negara demi politik. Hal tersebut ia sampaikan dalam buku bertajuk Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi.

"Jika untuk menyukseskan 'jago' yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu," ungkap SBY dalam buku Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi.

SBY menilai dengan penggunaan fasilitas negara maka akan membuat pertarungan politik menjadi tidak adil dan jujur. Hal itu juga bertentangan dengan etika politik dan aturan hukum.

"Sebagai contoh jika lembaga intelijen (BIN), Polri, TNI, Penegak hukum, BUMN dan perangkat negara yang lain itu digunakan, jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil," tulisnya.

Presiden RI ke-6 itu juga mengungkapkan dalam hal pencalonan Pilpres 2024, semua orang memiliki hak yang sama sehingga tidak boleh ada yang dijegal oleh campur tangan kekuasaan.