DIDADAMEDIA, Bandung - Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Harkunti P Rahayu mendukung mitigasi bencana masuk ke dalam kurikulum pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi.

Posisi Indonesia yang berada di wilayah ring of fire membuat masyarakat Indonesia dituntut selalu siaga karena bencana alam rentan terjadi kapan saja. Mulai dari erupsi gunung api, gempa bumi hingga tsunami.

Harkunti mengatakan, dalam melakukan mitigaai yang pertama harus dilakukan oleh masyarakat adalah 'knowing your risk' atau memahami risiko bencana apa yang sewaktu-waktu dapat terjadi di daerah tinggalnya.

"Misalkan di Bandung lokasi di tengah daratan, risikonya yang jelas adalah tektonik gempa bumi lalu apa indikasinya, yang jelas gempa tidak membunuh orang tetapi bangunan yang membunuh orang. Dari situ kita munculkan mitigasi apa yang diperlukan agar dampaknya tidak besar," ucap Rahayu dalam diskusi bertajuk 'Tatanan tektonik Selat Sunda, Tsunami dan Upaya Mitigasi' di Auditorium CC Kampus ITB, kota Bandung, Selasa (29/1/2019).

Rahayu juga menuturkan hal terpenting dalam mengurangi dampak bencana yaitu kerja sama Triple Helix yang terdiri atas pemerintah, kelompok masyarakat dan peneliti, serta dunia usaha.

"Untuk dunia usaha mereka harus dilibatkan, ada program CSR caranya mereka selain proteksi aset dan juga memprotek lingkungan sekitar. Misal di pabrik ada gempa bisa terjadi bencana industri dan mencelakai banyak orang jika tidak diminimalisisasi dampaknya," jelasnya.

Dari segi pendidikan, dia sangat setuju apabila mitigasi bencana masuk ke dalam kurikulum mulai pendidikan dasar, menengah hingga tinggi. Rahayu menegaskan peran pemerintah pusat sampai daerah sangat penting untuk berkomitmen melindungi dan mendidik masyarakat terkait bencana.

Selama ini menurutnya pendidikan mitigasi bencana masih sekadar ekstrakurikuler, sehingga tidak permanen terus hadir dalam lingkungan pendidikan. Artinya ketika ada pergantian kepemimpinan maka belum tentu pendidikan tersebut akan hadir di sekolah.

Rahayu menceritakan pernah membuat modul untuk membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap gempa, termasuk melatih 1.500 guru di Bandung pada 2000-2008, tapi program itu tidak berjalan lagi karena pergantian kepemimpinan.

"Kemarin mereka menelepon lagi, perlu diadakan lagi. Yang terpenting adalah kebijakan pemerintah daerah," pungkasnya.

Editor: redaktur