DIDADAMEDIA, Bandung - Proses seleksi lelang jabatan untuk Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat diundur karena dari tujuh orang pelamar, hanya satu yang lolos.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Yerry Yanuar saat menyampaikan keterangan pers di Jabar Punya Informasi (Japri) dengan tema Seleksi Terbuka JPT di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/1/2019).

"Dari 187 peserta yang mendaftar, disaring menjadi 114 peserta seleksi administrasi dan ujungnya 42 orang masuk tiga besar. Hanya satu jabatan akan diperpanjang pendaftarannya yaitu jabatan Kepala Dinas Kesehatan Jabar, karena dari tujuh hanya satu yang lolos administrasi," ujar Yerry.

Sementara itu Ketua Pansel JPT, Dudi Sudrajat Andurachim menuturkan proses seleksi ulang jabatan Kepala Dinas Kesehatan Jabar ini tetap sama dan kurang lebih memakan waktu satu bulan. Artinya, akan ada keterlambatan pelantikan Kepala Dinas Kesehatan sekitar satu bulan.

Perpanjangan pendaftaran ini dikoordinasikan dengan KASN sebagai syarat seleksi terbuka Kepala Dinas Kesehatan kurang dari tiga orang. Panitia seleksi akan mengumumkan kembali pendaftaran selama tujuh hari, rencananya dari 28 Januari sampai 3 Februari 2019.

"Rencana awal setelah tiga nama besar dari 14 OPD itu akan dilantik kepala dinasnya pada 4 Februari, tapi untuk Dinas Kesehatan berarti mundur pelantikannya," ucapnya saat dikonfirmasi melalui telepon.

Panitia seleksi pun akan segera membuka kembali seleksi terbuka bagi Kepala Dinas Kesehatan Jabar dengan syarat dan ketentuan yang sama. Sedangkan satu orang yang sudah lolos itu tidak perlu mendaftar ulang, tapi hanya tinggal menunggu pesaing lainnya lolos seleksi.

Dia menuturkan, dalam lelang jabatan ini minimal diperlukan tiga nama besar yang lolos administrasi dan tes kompetensi. Sebab, nama tiga orang tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berhak memutuskan siapa pendampingnya untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai ritme kerjanya.

"Karena kalau hanya satu orang menjadi conflict of interest. Jadi gubernur bisa menentukan siapa yang cocok dengan chemistry beliau, gubernur punya hak prerogatif untuk menenentukan siapa yang nyaman bekerja dengan beliau," pungkasnya.

Untuk diketahui Pemprov Jabar telah membuka lelang JPT Pratama untuk 15 OPD sejak 29 Desember 2018 dan saat ini sudah memasuki tahap akhir dengan mengerucutkan tiga nama besar penjabat untuk masing-masing OPD.

Editor: redaktur