Diduga Terima Uang Titipan untuk Iwa, Ini Jawaban Waras Wasisto

diduga-terima-uang-titipan-untuk-iwa-ini-jawaban-waras-wasisto Anggota DPRD Jabar, Waras Wasisto saat memenuhi panggilan KPK terkait suap izin Meikarta. (Net)
DIDADAMEDIA, Bandung - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Waras Wasisto menyatakan dirinya siap memberikan keterangan seputar suap perizinan Meikarta kepada media, pekan depan.

Sebelumnya nama Waras disebut mantan Kabid Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nuraeli sebagai 'dalang' di balik pemberian uang yang diduga dilakukan kepada Sekda Provinsi Jabar, Iwa Karniwa untuk memuluskan perubahan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Saat dikonfirmasi media terkait pernyataan Neneng ketika menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan kasus suap perizinan Meikarta di PN Bandung, Senin (21/2/2019), Waras mengungkapkan, belum bisa memberikan keterangan karena sedang sibuk menjalankan tugasnya sebagai legislator.

"Nanti saja ya, saya sedang sibuk banget, Senin (depan) ya. Saya sekarang sedang ikut rapat dengan Bappenas di Jakarta," kata Waras Wasisto ketika dihubungi melalui layanan WhatsApp, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, saksi yang juga terdakwa Neneng Rahmi Nuraeli mengatakan, Waras Wasisto ikut berperan dan disebut menerima suap dalam perkara suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan dari Neneng, Waras berperan sebagai 'penghubung' sekaligus melobi Sekda Jabar, Iwa Karniwa.

"Awalnya Pak Henry Lincoln (Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) menyampaikan ke saya kalau proses berhenti di provinsi, Pak Henry menyampaikan ke saya ada `link` di provinsi Pak Sekda Iwa melalui DPRD (Bekasi) Bapak Sulaeman, dan Pak Waras DPRD Provinsi Jabar," kata Neneng, Senin (21/1/2019) kemarin.

Selain nama Waras Wasisto, Neneng juga menyebut nama Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa dalam persidangan. Dia mengatakan upaya memberikan uang pelicin kepada penjabat di lingkungan Pemprov Jabar terkait proyek Meikarta ini dilakukan karena pengurusan Rencana Detail tata Ruang (RDTR) Pemkab Bekasi tidak berjalan seperti yang diharapkan pihaknya.

Padahal, kata Neneng, RDTR tersebut diperlukan karena mengubah kawasan industri menjadi perumahan dan dirinya diminta Bupati non-aktif, Neneng Hasanah untuk mengurus hal tersebut ke Pemprov Jabar.

Kemudian, Neneng mendapat informasi bahwa Hendry Lincoln (sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata, Budaya Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi) memiliki jaringan di Pemprov Jabar yaitu melalui Sulaeman anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dan anggota DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto.

"Mereka berdua bisa menghubungkan ke Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Iwa Karniwa. Dari pembahasan itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di rest area tol. Saya lupa tepatnya di mana. Intinya membahas soal mepercepat proses RDTR Pemkab Bekasi," tuturnya.

Editor: redaktur

Komentar