DIDADAMEDIA, Bandung - Obligasi daerah merupakan salah satu platform pemberian biaya proyek di daerah yang direncanakan terbit tahun ini. Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebut, obligasi diyakini mampu memberikan pembiayaan kepada publik.

Karena, jika mengandalkan uang dari pemerintah pusat maupun daerah, akan sangat lama dalam memperluas lapangan kerja. Wimboh menilai obligasi daerah mampu memaksimalkan pembangunan dalam negeri khususnya bidang infrastruktur.

"Dengan multiplayer ekonomi, maka pajak kian bertambah banyak. Jadi obligasi daerah ini bisa memancing pertumbuhan ekonomi karena potensinya besar," tuturnya.

Selama ini, pendapatan pemerintah daerah setiap tahun habis. Jadi ke depan ada 1 kultur pembiayaan obligasi per 10 persen yang disimpan oleh PAD.

"Untuk Jawa Barat kami sedang targetkan diproses, akan ada asistensi dari pemerintah pusat dalam hal ini OJK, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk, kalau kendala belum ada," pungkasnya.