Soal Tim Akselerasi, Pakar: Jangan Sampai Terkesan tak Percaya ASN

soal-tim-akselerasi-pakar-jangan-sampai-terkesan-tak-percaya-asn Ridwan Kamil. (Dok PINDAINEWS)
DIDADAMEDIA, Bandung - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi mewanti-wanti Gubernur Jabar Ridwan Kamil agar jangan sampai memberi kesan tidak percaya ASN Jabar dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Seperti diketahui, Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan Jabar. Anggota tim percepatan itu melibatkan sejumlah stakeholder strategis, salah satunya dari kalangan akademisi. Tujuan pembentukan tim ini adalah sebagai langkah eksperimen Pemprov Jabar dalam menciptakan "dynamic government" atau birokrasi dinamis.

Menurut Karim, ketika struktur pemerintahan yang sudah ada merasa tidak dipercaya maka akan memberi dampak buruk terhadap pemerintahan. Bahkan tak menampik orang tersebut tidak bersemangat lagi untuk meraih prestasi.

"Bahayanya adalah ketika struktur yang ada tidak dipercaya, atau merasa tidak dipercaya, itu tidak akan memberikan efek yang bagus. Karena sekali sebuah entitas tidak dipercaya, maka tidak akan menimbulkan lompatan energi atau prestasi apapun," ujar Karim saat dihubungi melalui telepon, Minggu (20/1/2019).

Karim memahami, mendorong orang dalam hal ini ASN untuk bergerak cepat seperti misi "Jabar Ngabret" tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, mereka cenderung sudah berada di zona nyaman dan mungkin tidak punya capaian lebih tinggi lagi. 

Kendati demikian, Karim percaya langkah yang diambil Emil tersebut sudah melalui evaluasi bersama struktur pemerintahan yang ada. "Jadi tantangannya disana sebagai kepala daerah yang baru," tambahnya.

Lebih lanjut Karim berharap, Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat tersebut hanya berisi orang-orang yang teknokratis. Artinya, mereka hanya memberikan arahan dan solusi, tetapi yang mengeksekusinya tetap oleh dinas atau instansi pemerintah.

"Masalahnya kan lagi-lagi terlepas pada komunikasi, sebab apa yang dipikirkan oleh akademisi atau tenaga ahli ketika dibawa ke struktur (pemerintahan), seringkali tidak cocok karena ada budaya organisasi di sana yang tidak dipertimbangkan dan ada personalia yang terbatas," pungkasnya.


Editor: redaktur

Komentar