DIDADAMEDIA -- Sebagai upaya menggeliatkan perekonomian akibat hantaman Covid-19, pemerintah melakukan sejumlah upaya. Hal itu pun dilakukan korporasi-korporasi berlabel Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satu di antaranya, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (Persero).
Diwartakan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, hingga kini, PT Jamkrindo (Persero) melakukan penjaminan kredit modal kerja bagi kalangan Usaha Mikro-Kecil-Menengah (UMKM) sebagai bagian agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Selama periode Januari-April 2021, nilai penjaminan kredit modal kerja bagi sektor UMKM sebagai bagian program PEN, bernilai Rp 6,52 triliun," tandas Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan UMKM, Konsultasi Manajemen (PUKM) PT Jamkrindo (Persero), Ceriandri Widuri, Rabu (9/6/2021).
Ceriandri meneruskan, tidak tertutup kemungkinan, pada tahun ini, nilai penjaminan kredit modal kerja UMKM pada program PEN Itu terus bertambah. Dasarnya, jelas dia, perbandingannya dengan 2020, nilai penjaminannya Rp 8 triliun. Itu terjadi, jelasnya, tahun lalu, penyaluran penjaminan baru bergulir semester II.
"Insya Allah masih sangat dinamis. Kemungkinan pertumbuhannya juga positif karena UMKM sangat butuh dukungan pemerintah, khususnya, berkaitan dengan restrukturisasi kredit. Jadi, bagi teman-teman UMKM yang penyelesaian kreditnya sulit, manfaatkan restrukturisasi kredit," sambungnya.
Dia menjelaskan, restrukturisasi kredit UMKM merupakan bagian program pemerintah sebagai upaya meminimalisir dampak Covid-19. Selain penjaminan program PEN, ungkapnya, pihaknya pun menyalurkan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Soal penjaminan KUR, selama empat bulan awal tahun ini, nominalnya Rp 40,65 triliun," sebut Ceriandri.
Dia berpendapat, secara risk profit, UMKM bersifat high risk. Itu karena, jelasnya, sumber pengembalian kewajibannya tidak tetap dan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi mikro dan makro.
Namun, sambung dia, pada sisi lain, UMKM pun terbantu oleh kehadiran lembaga penjaminan. Yakni, kata dia, ketika sektor UMKM butuh akses pembiayaan atau permodalan, termasuk dalam hal pemenuhan kolateral.
