DIDADAMEDIA -- Membangun konektivitas menjadi sebuah strategi pemerintah untuk memperlancar berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya pertumbuhan ekonomi. Karenanya, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan sejumlah cara.

Di antaranya, mengalokasikan dana pada Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur konektivitas transportasi.

Melansir Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, pada TA 2022, Ditjen Hubdar Kemenhub menganggarkan Rp 4,3 triliun untuk membangun infrastruktur konektivitas transportasi.

"Penyusunan kegiatan dalam pagu indikatif melalui pertimbangan prioritas. Acuannya, keselarasan dalam instruksi presiden," tandas Direktur Jenderal (Dirjen) Hubdar Kemenhub, Budi Setiyadi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa (8/6/2021).

Budi Setiyadi mengemukakan, tahun depan, pihaknya memperoleh pagu alokasi anggaran bernilai Rp 5,3 triliun. Peruntukannya, jelas dia, terdiri atas tiga hal. 

Yakni, sebutnya, belanja pegawai bernilai Rp 529 miliar. Lalu, kata dia, belanja barang bernominal Rp 2,5 triliun. Kemudian, tuturnya, investasi atau belanja modal bernilai Rp 2,2 triliun.

Anggaran itu, lanjutnya, terbagi lagi menjadi sejumlah program. Satu di antaranya, ungkap dia, Program Insfrastruktur Konektivitas.

Dalam Program Insfrastruktur Konektivitas Transportasi Darat, terangnya, pihaknya mengalokasikan dana Rp 2 triliun. Selain itu, tuturnya, pihaknya pun mengalokasikan dana Rp 1 triliun bagi pelayanan transportasi darat.

Alokasi berikutnya, ujarnya, yakni bernilai Rp 774 miliar, bagi keselamatan dan keamanan transportasi darat. "Lalu, anggaran sejumlah Rp 490 miliar bagi penunjang teknis transportasi darat dan Program Dukungan Manajemen Rp 958 miliar," sebutnya.

Dia menjelaskan, implementasinya melalui penekanan agenda pembangunan yang relevan terhadap situasi yang terjadi. Selain itu, tambah dia, juga mengacu pada skala prioritas berdasarkan program dan ketersediaan anggaran.

Budi Setiyadi menegaskan, Kemenhub tetap berkomitmen mendukung kegiatan prioritas pemerintah yaitu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Di antaranya, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang.