DIDADAMEDIA, Bandung - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil aktif melakukan pengawasan sebelum APBD bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jabar ditetapkan.

Dewan Nasional FITRA, Nandang Suherman menilai, transparansi anggaran kabupaten/kota se-Jabar masih minim, dan menimbulkan kecurigaan indikasi penyalahgunaan anggaran.

Nandang menuturkan, gubernur dapat menggunakan instrumen khusus agar kabupaten/kota patuh mengalokasikan anggarannya. Salah satu caranya yaitu menerapkan sistem reward and punishment soal pemberian insentif daerah.

"Gubernur bisa gunakan wewenang, kalau APBD-nya masih ngaco tahan saja dalam bentuk bantuan (intensif) keuangan kabupaten/kota, karena nilainya cukup besar, untuk tahun 2018 itu Rp 4 triliun, trennya ini meningkat," ujar Nandang dalam diskusi "Ruang Gelap APBD dan Potensi Penyimpangan", di Kaka Cafe, Bandung, Minggu (13/1/2019). 

Menurutnya, langkah tersebut bisa efektif karena jika menyangkut bonus/insentif keuangan dipastikan pemerintah kabupaten/kota akan berupaya mendapatkan sebanyak mungkin. Pasalnya, banyak kabupaten yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih kecil.

"Kalau masalah uang biasanya pada takut pakai instrumen ini, pemerintah pusat sudah menerapkan bagi kabupaten kota yang menyerahkan dokumen sesuai dengan waktu yang ditetapkan, akan mendapatkan dana insentif daerah dengan besar Rp25 miliar sampai Rp40 miliar," jelasnya.