DIDADAMEDIA, Bandung - Anggaran belanja langsung untuk barang dan jasa termasuk perjalanan dinas seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat masih lebih tinggi dari belanja modal untuk aset daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), belanja langsung masih sebagian besar untuk belanja barang dan jasa termasuk perjalanan dinas sebanyak 24,6 persen, sementara belanja modal 15,8 persen. Padahal sesuai aturan, seharusnya minimal belanja modal daerah adalah 28-29 persen.
"Dengan demikian belum ada satu pun kabupaten kota yang belanja modalnya minimal 28 sampai 29 persen dari belanja daerah," ujar Dewan Nasional FITRA, Nandang Suherman dalam diskusi "Ruang Gelap APBD dan Potensi Penyimpangan", di Kaka Cafe, Bandung, Minggu (13/1/2019).
Kabupaten Bogor menjadi daerah yang paling besar anggaran perjalanan dinasnya yaitu Rp143,732 miliar, kemudian Kabupaten Bandung Rp120,514 miliar, dan Kota Bogor Rp101,818 miliar.
Nandang menjelaskan, secara umum anggaran belanja langsung tertinggi di Jabar dipegang Kota Sukabumi (60,2 persen), disusul Kota Cimahi (58,8 persen) dan Kota Bekasi (57,9 persen). Sementara terendah adalah Kabupaten Ciamis (25,6 persen), Kuningan (30,6 persen) dan Sumedang (30,8 persen).
Lebih lanjut dia memaparkan, terkait belanja pegawai (gaji dan tunjangan) sebagian besar sudah di bawah 50 persen dari belanja APBD. Hanya Kabupaten Sumedang dengan 52 persen, Ciamis 50,9 persen, dan Kuningan 50,2 persen.
"Kita selama ini kami analisis di Jawa Barat, anggaran hampir di seluruh kabupaten/kota itu lebih berat diongkos untuk melayani di birokrasinya, dibandingkan untuk pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Nandang menuturkan, kehadiran FITRA adalah untuk konsen menuntut pemerintah transparan terhadap pelaporan anggaran. Sehingga mereka berupapaya agar masyarakat diberikan akses kemudahan dokumen anggaran dan turunannya.
"Dan dari sisi penggunanya semakin cerdas sehingga dia mengetahui apa yang ada di dalam situ, yang ketiga bagaimana pemerintah itu respons terhadap tuntutan publik agar anggaran berpihak kepada kepentingan publik," tandasnya.
