DIDADAMEDIA, Bandung - Satgas Saber Pungutan Liar (Pungli) mencatat Jawa Barat tingkat pelaporan Punglinya tertinggi se-Indonesia. Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) mendorong warga Jabar berani dan terus melaporkan jika menemukan praktik tersebut.
Ketua Yayasan MAPI, Budi Suryo Santoso mengatakan, pihaknya punya sebuah website yakni www.mapisaberpungli.co.id. Website itu dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai wadah pengaduan Pungli. Melalui laman tersebut selain bisa melapor, masyarakat juga bisa memantau sejauh mana perkembangan aduan Pungli mereka.
Dia menjelaskan, MAPI sebagai perpanjangan tangan Satgas Saber Pungli punya tim dengan tugas yang berbeda-beda dalam menangani Pungli. Tim tersebut akan memverifikasi laporan lalu kemudian akan diteruskan ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti.
"Pelaporan harus benar-benar valid, kita punya tim verifikasi, kalau tidak valid maka tidak akan kita teruskan. Ditakutkan ada yang iseng jadi tidak akan dihitung sebagai statistik," ujar dia dalam acara Sarasehan dan Launch Identity Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI), di Hotel Aston Pasteur Bandung, Kamis (10/1/2019) malam.
MAPI juga akan mempublikasikan kepada Satgas Saber Pungli terkait data statistik wilayah hingga bidang apa yang kerap menjadi potensi praktik pungutan liar. Statistik ini sebagai bahan sosilasi oleh Satgas.
Dia meminta masyarakat jangan takut melaporkan, jika menemukan indikasi Pungli. Budi meyakini masyarakat Jawa Barat berani untuk melaporkan praktik Pungli tersebut.
"Jabar terbesar pelaporan Pungli itu ada dua pilihan, apakah masyarakat itu berani dan aktif itu positifnya, atau memang pungutan liarnya banyak, karena bisa saja pungli banyak banyak tapi tidak ada laporan, masyarakatnya diam-diam," tandasnya.
Ketua Satgas Saber Pungli RI, Letkol CPM Endang Agustian berharap MAPI bisa terus bersinergi dengan pihaknya. Pasalnya, MAPI merupakan implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 12 soal peran serta masyarakat. "Harapan kita bisa bergandengan tangan dengan Satgas bersinergi. Inilah implementasi Perpres 87 Tahun 2016 Pasal 12," pungkasnya.
