DIDADAMEDIA, Bandung - Hasil data survei pemerintah pusat terkait kawasan hijau pertanian di Jawa Barat menunjukkan bahwa luas lahan pertanian Jabar telah berubah dan tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan.
Untuk itu, Pemprov Jabar terus mengebut upaya sinkronisasi data dengan peta yang ada, salah satunya menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial yang dulu bernama Badan Koordinasi Survei dan pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengungkapkan, hal tersebut usai rapat pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) di Gedung Sate Bandung, Rabu (9/1/2019). Iwa mengatakan, perubahan luas kawasan pertanian ini harus terus disinkronisasi hingga ke level pedesaan, guna mendapatkan angka yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sesuai dengan adanya data dari pemerintah pusat pada bulan Oktober lalu, ini juga berimplikasi terhadap rencana produksi padi, sehingga hasil dari survei itu disimpulkan ada beberapa yang luas pertanian yang berubah dengan kondisi objektif di lapangan. Perubahan ini tentu harus di-break down sampai ke level desa," kata Iwa.
BACA JUGA:
- Progres Proyek Pelabuhan Patimban Tahap 1 Capai 13%
- Bersaing Global, Ulama dan Guru Diberi Pelatihan Bahasa Inggris
"Alhamdulillah, kita sudah kerja sama dengan yang memang punya tupoksi di situ, Badan Informasi Geospasial yang dulu Bakosurtanal. Jadi seluruh data sudah sesuai baik itu pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga masyarakat nanti bisa mengetahui harus dimana dia investasi peternakan, pertanian dan sebagainya. Dan ini juga nanti bisa (diakses) secara digital, kita akan upayakan," paparnya.
Disinggung terkait angka pasti perubahan luas yang dimaksud, Iwa menuturkan bahwa sebagai bentuk kehati-hatian akan adanya kesalahan informasi, pihaknya belum bisa menyebutkan angka perubahan sebelum pendataan rampung. Karenanya, Iwa menugaskan jajarannya untuk mengkoordinir pelaksanaan pemetaan.
"Karena datanya belum secara spesifik muncul, sehingga ini perlu disinkronkan. Kita akan sangat hati-hati setiap ada konversi yang menyebabkan nanti salah informasi teknis. Saya belum bisa menyampaikan karena itu yang membuat perdebatan cukup alot, dan itu memang sangat penting untuk Jawa Barat," tegasnya.
"Saya sudah menugaskan Kepala Bappeda untuk mengkoordinir semua kepala OPD terkait khususnya untuk luas sawah, luas untuk kebun, dan juga untuk pertanian. Sehingga dengan demikian akan jelas pola pemanfaatannya nanti," tuntasnya.
