DIDADAMEDIA, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membantah lelang jabatan untuk penjabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat kepala dinas/biro untuk Pemprov Jawa Barat tidak profesional.

Sebelumnya Komisi I DPRD Jabar menyatakan kekhawatiran proses lelang jabatan hanya ajang yang sarat 'titipan' dan mengakomodasi mantan bawahan Ridwan Kamil.

Namun hal itu disanggah oleh sosok yang akrab disapa Emil tersebut dan menyatakan proses lelang jabatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme.

"Seleksi ini profesional dengan seleksi terbuka itu se-Indonesia ini profesional," ujar Emil sapaannya usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (4/1/2019).

Proses lelang jabatan ini berlaku untuk 15 posisi kepala dinas/biro di Pemprov Jabar, dan terbuka bagi seluruh ASN se-Indonesia tidak harus dari Jabar saja.

Keputusan Emil ini pun mendapat reaksi dari DPRD Jabar yang menanyakan kenapa tidak memberikan kesempatan bagi penjabat eselon II dan III internal Pemprov Jabar yang sudah daftar tunggu serta memiliki kemampuan mumpuni.

Menjawab hal tersebut, Emil mengembalikan pertanyaannya. Dia menyatakan, apakah ada ASN Jabar yang mampu bersaing dengan Visi Misi Gubernur Jabar untuk siap dituntut 'ngabret' atau kerja cepat. Diakuinya, jika bisa merekrut dari luar Pemprov Jabar, lantas apa salahnya.

Dia tidak ingin mengorbankan kemajuan pembangunan dan perubahan Jabar ke arah lebih baik hanya karena alasan harus memanfaatkan penjabat di Pemprov Jabar.

"Dia bisa bersaing ngga dengan visi misi gubernur? memaksakan diri dari Pemprov untuk mengorbankan kemajuan pembangunan, mengorbankan kemajuan perubahan yang harus ngabret hanya demi alasan yang sebenarnya tidak sesuai hukum. Jadi justru saya pertanyakan balik, kenapa keberatan ?," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Didin Supriadin mengatakan, seharusnya Gubernur Jabar memberikan kesempatan yang lebih pada internal (penjabat eselon) di Pemprov itu sendiri. Pasalnya, saat ini banyak penjabat eselon dua dan tiga yang masuk daftar tunggu serta memiliki kemampuan mumpuni.

"Mereka harus diberikan kesempatan. Jangan sampai lelang jabatan hanya dijadikan alat untuk memasukkan atau atau memaksakan kehendak penjabat yang diinginkan oleh Gubernur Jabar," ucapnya melansir Kantor Berita Antara.

Adapun 15 posisi jabatan yang dilelang di antaranya adalah, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Posisi lainnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Selain itu ada juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Hukum dan HAM, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial.
Editor: redaktur