DIDADAMEDIA, Bandung - Kabar mengenai ditemukannya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos ternyata diketahui hanya hoaks atau kabar bohong belaka.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo pun mendukung penuh dan meminta Bareskrim Mabes Polri mengusut tuntas kasus tersebut.

Tjahjo menuturkan, hal ini sudah meresahkan dan dapat membangun opini ketidakpercayaan masyarakat dan tentunya mengganggu jalannya konsolidasi demokrasi. Menurutnya kasus tersebut mencederai demokrasi dan merusak suasana Pileg dan Pilpres serta membuat kerisauan publik.

"Mendukung langkah KPU, Bawaslu dan meminta Polri melalui Kabareskrim mengusut tuntas berita hoaks tujuh kontainer kertas suara yang sudah dicoblos, dan  juga meminta kepada Kabareskrim mengusut berita hoaks 31 juta DPT selundupan yang itu sama sekali tidak benar. Serta mendukung dan meminta Polri mengusut secara hukum berita fitnah terkait nama baik Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara," tegas Tjahjo dalam keterangan persnya, Kamis (3/1/2018).

Tjahjo sendiri hari ini mendatangi Bareskrim Mabes Polri dan diterima langsung Kabareskrim di kantor Bareskrim Gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Dia sebagai pembantu Presiden memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan lambang dan simbol-simbol Negara.

“Lambang-lambang dan simbol Negara tolong dijaga, racun demokrasi harus kita lawan yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, SARA, berita bohong fitnah harus distop, apalagi yang memfitnah simbol-simbol negara," tuturnya.

Tjahjo yakin KPU sudah melaksanakan secara transparan, terbuka sesuai aturan Undang-undang. Lebih lanjut Tjahjo mengajak semua pihak untuk menghormati lambang dan simbol-simbol Negara, serta melawan racun demokrasi demi terwujudnya konsolidasi demokrasi yang bermartabat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya yakin kepolisian sudah sangat-sangat profesional, tadi saya sudah menyampaikan dan dukungan  kepada Bareskrim dan nanti siang KPU juga melapor, saya mendahului dan mendukung penuh langkah-langkah KPU dan penyelenggara pemilu," pungkasnya. Editor: redaktur