DIDADAMEDIA, Bandung - Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya memastikan Pemprov Jabar tak tinggal diam merespons tingginya laporan angka perceraian di sejumlah daerah di Jabar.

Atalia mengatakan, program "21-25 Keren" dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jabar menjadi salah satu solusi untuk menekan angka perceraian. Apalagi, angka perceraian semakin meningkat di masa pandemi COVID-19.

Program 21-25 Keren ini menjadi sebuah kampanye dari BKKBN Jabar untuk menguatkan konsep menikah di usia ideal, yakni perempuan di usia 21 tahun dan untuk laki-laki di usia 25 tahun.

“Sehingga penting bagi kita semua untuk mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi yang tepat soal pernikahan di usia matang 21-25,” kata Atalia saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PW Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jabar di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Sabtu (12/9/2020).

Ia menambahkan, sinergitas bersama komunitas termasuk Fatayat NU Jabar untuk menyosialisasikan 21-25 Keren juga bisa bantu menekan kasus perceraian di Jabar.

“Jadi, saya kira program ini patut sama-sama kita dorong di masyarakat, supaya kasus-kasus tersebut tidak muncul lagi seperti saat ini,” kata Atalia.

Adapun menurutnya, salah satu indikator terkait dengan banyaknya kasus perceraian di Jabar itu adalah faktor ekonomi, termasuk juga percekcokan rumah tangga yang semuanya dipicu oleh pernikahan dini sehingga mereka belum matang baik secara fisik maupun mental.

Sementara TP PKK Jabar, lanjut Atalia, juga berkolaborasi bersama Fatayat NU Jabar dalam konseling pranikah yang juga bertujuan menekan kasus perceraian yang ada di Jabar.

“Program (konseling pranikah) ini penting sekali untuk persiapan para calon orang tua, kemudian mereka bisa siap secara fisik maupun mental, jadi ini harus kita kuatkan bersama-sama,” tutur Atalia.

Menurut Ketua Fatayat NU Jabar Hirni, pihaknya pun membuka diri untuk berkerja sama dengan BKKBN dalam mengembangkan program baru yang lebih tepat sasaran.

“Salah satunya konseling pranikah yang sudah disepakati belum lama ini. Dengan kekuatan 27 pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota, 600-an pengurus anak cabang di tingkat kecamatan, dan 6.000-an pengurus ranting di tingkat desa atau kelurahan, pola kolaborasi pemerintah-masyarakat ini bakal berdampak besar,” ujar Hirni.

Hirni berujar, program konseling pranikah bersama BKKBN Jabar tengah dalam proses MoU dan diharapkan menjadi titik awal untuk dapat membangun sinergi di program-program lainnya.

“Fatayat NU bisa menjadi subjek sekaligus objek program-program pembangunan. Dengan senang hati kami menyambut baik kerja sama ini,” kata Hirni.