DIDADAMEDIA - Sejumlah warga di Bandung, Jawa Barat (Jabar) mengaku terbantu dengan adanya bantuan sosial (bansos) tunai dan non tunai bagi warga terdampak pandemi COVID-19 dari pemerintah.

Tiga orang warga Kampung Sekeloa Girang Desa Margahaya Tengah Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyampaikan kisahnya memanfaatkan bansos tunai tersebut.

"Sangat terbantu sekali, apalagi pas awal-awal corona itu, suami saya yang kerjanya tukang bangunan sempat diberhentikan di lokasi proyeknya. Jadi benar-benar merasakan dampaknya. Tapi alhamdulillah dapat bantuan bansos ini," kata warga RT03 RW 05 Kampung Sekeloa Girang Desa Margahaya Tengah Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Dede Yuliana, Selasa (8/9).

Ibu tiga orang anak ini mengaku paket bansos COVID-19 dari Pemprov Jabar yang diambil dari Kantor Desa Margahayu Tengah terdiri dari uang tunai sebesar Rp150 ribu dan sembako seperti beras 10 kg, mi instans, telur 2 kg.

"Dari petugas desa waktu membagikan bansos itu bilang begini ke saya. Kalau untuk bantuan uang tunainya harus digunakan untuk membeli keperluan penting sehari-hari yang pokok bukan buat beli baju," kata Dede.

Sehingga, kata Dede, bansos tunai dari pemerintah daerah tersebut ia belikan lagi untuk membeli sambako lagi.

"Yang bantuan uang itu saya belikan lagi sembako ke warung dekat rumah. Beli terigu, telur lagi, kecap sama minyak," kata Dede.

Warga lainnya, Siti Tanjilah merasa sangat terbantu atas bantuan tunai dan non tunai yang didapat dan ia memanfaatkan bantuan tersebut untuk menghidupi keluarganya selama pemerintah aktif melakukan pencegahan virus COVID-19.

"Terima kasih, hatur nuhun atas bantuannya dari pemerintah, sangat bermanfaat sekali karena pas awal-awal corona itu suami saya tidak kerja. Jadi bansos tunai yang uangnya saya belikan lagi buat sembako," kata Siti.

Bansos tunai yang dipakai untuk membeli sembako juga dilakukan oleh Entin.

"Jadi yang bantuan tunainya itu, yang Rp15p ribu saya beliin lagi sembako seperti beras, kecap sama telur. Pokoknya hatur nuhun, terima kasih atas bantuan bansosnya. Sangat membantu saya dan keluarga," kata dia.

Sementara itu, pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap II Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah rampung. Persentase berhasil serah nyaris 100 persen. Dari 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bansos, hanya 9.598 paket atau 0,6 persen yang gagal serah.

Hal tersebut memperlihatkan, pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar baik dan akurat.

Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos provinsi tahap II.

"Kami menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing data membuat data penerima bansos semakin akurat," kata Dudi.

Pemerinth Provinsi Jabar berkoordinasi dengan dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), supaya tidak ada penerima bansos ganda.

Dudi menyatakan, hasil evaluasi distribusi bansos tahap I menjadi pertimbangan, seperti mengganti komoditas telur menjadi susu dan masker kain. Pergantian komoditas mampu menekan dinamika yang hadir selama proses pendistribusian.

"Waktu pendistribusian hampir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memang ada keterlambatan, tapi itu hanya 2-3 hari," ucapnya.

Menurut Dudi, hingga pendistribusian bansos tahap II selesai, pihaknya belum menerima laporan adanya penyelewengan. Pemilihan mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, membuat distribusi bansos provinsi berjalan optimal.

"Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," katanya.

Dudi mengatakan, Pemda Provinsi Jabar melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para Eselon II sebagai petugas penghubung (liaison officer). Penugasan tersebut bertujuan untuk monitoring evaluasi, menyelesaikan dan mengantisipasi hambatan dalam penyaluran bansos provinsi.

"LO ini menjadi jembatan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota," ucapnya.

Pendistribusian bansos provinsi tahap II disertai pelaporan ketat sesuai dengan data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima, sesuai dengan kartu identitas. Jika data nama dan alamat tidak sesuai, maka paket bansos provinsi dikembalikan untuk diverifikasi ulang.