DIDADAMEDIA, Jakarta - Jawa Barat menjadi provinsi dengan tenaga kerja paling banyak terdampak imbas dari Covid-19 mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan itu saat memberikan arahan konkret pemulihan ekonomi nasional di bidang ketenagakerjaan di hadapan Kadisnaker Kab/Kota seluruh Jawa Barat, di Bandung, Jawa Barat.

"Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini perlu untuk segera ditindaklanjuti sesegera mungkin. Agar kita bisa tekan laju dampak Covid-19 ini kedepannya," kata Ida mengutip dari Liputan6.com, Senin (10/8/2020).

Menurut data yang dihimpun Kementerian Ketenagakerjaan dengan bantuan dari Disnaker Pemda setempat, hingga 31 Juli 2020, pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.

Sedangkan, secara nasional hingga 31 Juli 2020, total pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, data yang sudah di-cleansing oleh kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2.146.667 orang (yang terdata by name by address).

"Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1.132.117 orang dan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 383.645 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang," jelasnya.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kata Ida, terkait mitigasi dampak pandemi di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional berupaya meringankan beban pekerja ter-PHK melalui berbagai stimulus.

Termasuk menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para korban PHK, Kartu Prakerja, program padat karya, dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.

Terpisah, Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mengungkapkan kondisi ketenagakerjaan yang ada di Jabar saat ini tingkat angka pengangguran terbuka di Jawa Barat masih cukup tinggi.

Ditambah lagi, masih tingginya angka disparitas UMK ditingkat Kabupaten/Kota, yang berdampak pada minimnya produktivitas dan daya saing keterampilan yang ada di Jawa Barat.

"Tentu Kami di provinsi meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan prasarana pelatihan di Jawa Barat dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik," harap Taufik.