DIDADAMEDIA - Pemerintah Lebanon menyampaikan hasil penyelidikan sementara peristiwa ledakan dahsyat di kawasan pelabuhan Kota Beirut, Selasa (4/8/2020) waktu setempat.

Dilansir Antara, Rabu (5/8/2020), penyelidikan awal menunjukkan adanya kelalaian dari sejumlah lembaga pemerintah terkait karena tidak adanya tindakan selama bertahun-tahun atas penyimpanan bahan yang sangat eksplosif di Pelabuhan Beirut.

Ribuan ton amonium nitrat yang biasanya digunakan untuk bahan peledak di lokasi tambang itu meledak pada Selasa (4/8/2020). Peristiwa ini menewaskan lebih dari 100 orang hingga Rabu (5/8/2020).

Perdana Menteri dan Presiden Lebanon menyatakan bahwa 2.750 ton amonium nitrat, bahan yang juga biasa digunakan untuk pupuk tersebut, telah disimpan selama enam tahun di pelabuhan tanpa langkah-langkah keamanan.

"Ini adalah kelalaian," kata seorang sumber pemerintah kepada Reuters, yang menambahkan bahwa masalah keamanan penyimpanan telah dibawa ke beberapa komite dan hakim tetapi tidak ada yang dilakukan untuk mengeluarkan perintah pemindahan atau pembuangan bahan mudah terbakar itu.

Sumber itu mengatakan api mulai membakar gudang nomor 9 di pelabuhan dan menjalar ke gudang 12, di mana amonium nitrat disimpan.

Ledakan tersebut adalah yang paling kuat yang pernah diderita oleh Beirut, sebuah kota yang masih dilanda perang saudara tiga dasawarsa lalu dan terhuyung-huyung akibat krisis keuangan yang dalam yang berakar pada korupsi selama puluhan tahun dan pengelolaan ekonomi yang buruk.

Direktur Jenderal Bea Cukai Lebanon Badri Daher mengatakan kepada penyiar LBCI pada Rabu bahwa bea cukai telah mengirim enam dokumen ke pengadilan, memperingatkan bahwa bahan itu menimbulkan bahaya.

"Kami meminta agar diekspor kembali tetapi itu tidak terjadi. Kami serahkan kepada para ahli dan mereka yang terkait untuk menentukan alasannya," kata Daher.

Sumber lain yang dekat dengan seorang karyawan pelabuhan mengatakan sebuah tim yang memeriksa amonium nitrat enam bulan lalu memperingatkan bahwa jika tidak dipindahkan itu akan "meledakkan seluruh Beirut".

Menurut dua dokumen yang dilihat oleh Reuters, Bea Cukai Lebanon telah meminta pengadilan pada tahun 2016 dan 2017 untuk meminta "agen maritim yang bersangkutan" untuk mengekspor kembali atau menyetujui penjualan amonium nitrat, dikeluarkan dari kapal kargo, Rhosus, dan disimpan di gudang 12, untuk memastikan keamanan pelabuhan.

Salah satu dokumen mengutip permintaan serupa pada 2014 dan 2015. "Investigasi lokal dan internasional perlu dilakukan terhadap insiden tersebut, mengingat skala dan keadaan di mana barang-barang ini dibawa ke pelabuhan," kata Ghassan Hasbani, mantan wakil perdana menteri dan anggota partai Pasukan Lebanon.

Shiparrested.com, sebuah jaringan industri yang berurusan dengan kasus-kasus hukum, telah mengatakan dalam sebuah laporan 2015 bahwa Rhosus, berlayar di bawah bendera Moldova, merapat di Beirut pada September 2013 ketika mengalami masalah teknis dalam pelayaran dari Georgia ke Mozambik dengan 2.750 ton amonium nitrat.

Dikatakan bahwa, setelah diperiksa, kapal itu dilarang berlayar dan tak lama kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya, yang mengarah ke berbagai kreditor yang mengajukan tuntutan hukum.

"Karena risiko yang terkait dengan mempertahankan amonium nitrat di atas kapal, otoritas pelabuhan mengeluarkan muatan ke gudang pelabuhan," tambahnya.