DIDADAMEDIA, Bandung - Angka kesadaran masyarakat di Jawa Barat dalam memahami produk keuangan masih minim. Dari sekitar 47 juta penduduk Jabar, hanya 38% yang paham produk layanan jasa keuangan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jabar, Triana Gunawan mengungkapkan, masalah literasi keuangan yang terjadi di Jabar cenderung lebih dipengaruhi belum meratanya akses layanan keuangan, terutama di wilayah pelosok.

Untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya Presiden RI Joko Widodo telah mendesak industri jasa keuangan bersama dengan pemerintah daerah bersinergi untuk membuka akses layanan keuangan.

Salah satu langkah nyatanya adalah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Khusus di Jabar, TPAKD resmi dibentuk pada 24 Maret 2016 melalui SK Gubernur.

"TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan eknomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," jelasnya dalam rilis yang diterima PindaiNews, Kamis (20/12/2018).

Tahun ini, TPAKD Jabar fokus dalam tiga program kerja, yaitu optimasi peran BUMDes melalui peningkatan status badan hukum, pembentukan LKMS/Bank Wakaf Mikro (BWM) di lingkungan pesantren, dan mendorong pembiayaan pertanian hortikultura melalui model klaster.

Adapun evaluasi kinerja TPAKD hingga akhir tahun ini, di antaranya mencakup optimalisasi BUMDes yang sudah memiliki lima agen Laku Pandai di lima BUMDes (setiap desa 1 agen) dan telah membuka 1.053 rekening/

"27 aparatur desa telah menggunakan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dari bank bjb, dan 33 Polis asuransi jiwa dari BRI Life," tambahnya.

Sementara untuk pengembangan BWM, telah bertambah tiga BWM pada 2018, sehingga saat ini sudah ada delapan BWM di Jabar.

Ketiga, terkait pembiayaan pertanian/KUR Klaster, sudah dilakukan kerja sama dengan dua kelompok tani, yaitu kelompok tani Bunga Potong Khatulistiwa dan Macakal.

"Sampai Desember 2018, sembilan petani telah mendapat pembiayaan KUR sebesar Rp397,5 juta. Sedangkan 6 debitur lainnya masih dalam proses," imbuhnya.

Dalam rangka mendukung program pemerintah daerah pada 2019 mendatang, salah satunya mengusung tema Desa Juara, TPAKD berkomitmen tetap melanjutkan program optimalisasi BUMDes.

"Sehingga sasaran tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 75 persen pada tahun 2019 yang dicanangkan Dewan Nasional Keuangan Inklusif dapat tercapai," tegasnya. Editor: redaktur