DIDADAMEDIA, Bogor - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengoperasionalkan bus bersubsidi secara permanen dari Kota Bogor ke Jakarta, guna mengurai kepadatan penumpang commuterline atau kereta rel listrik (KRL).

"Pada jam berangkat kerja setiap pagi, pukul 05:00 WIB sampai pukul 07:00 WIB, selalu terjadi kepadatan calon penumpang KRL di Stasiun Bogor, terutama hari Senin," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Eko Prabowo, di Kota Bogor, Jumat kemarin (17/7/2020).

Kepadatan calon penumpang KRL terjadi karena perkantoran di Jakarta sudah beroperasi kembali setelah Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, pada pekan ketiga Juni 2020.

Sementara itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang mengoperasikan KRL, masih memberlakukan pembatasan jumlah penumpang yakni maksimal 72 orang per gerbong, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan guna melakukan pencegahan potensi penularan COVID-19 di dalam KRL.

Menurut Eko Prabowo, untuk mengatasi penumpukan calon penumpang di Stasiun Bogor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan layanan bus gratis setiap Senin pagi, mulai Senin (22/6).

Semula Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan layanan bus gratis sebanyak 40 bus. Namun, pada Senin (13/7) lalu, Pemerintah DKI Jakarta menambah jumlah bantuan layanan bus gratis bantuan menjadi 75 bus, serta Kementerian Perhubungan juga memberikan bantuan layanan bus gratis 75 bus, sehingga seluruhnya menjadi 150 bus.

"Bus bantuan gratis ini tidak bisa terus menerus diberikan, sementara pandemi COVID-19 belum tahu sampai kapan berakhirnya," katanya.

Karena itu, Pemerintah Kota Bogor mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan bus bersubsidi dari Kota Bogor ke sejumlah stasiun di Jakarta, seperti Stasiun Tanah Abang, Sudirman, Juanda, dan Manggarai.

"Kami mengusulkan agar tarif bus bersubsidi tidak berbeda jauh dengan tarif KRL yang juga mendapat subsidi PSO (public service obligation) dari pemerintah pusat," katanya.