DIDADAMEDIA, Sukabumi - Dinas Pendidikan Jawa Bawat menyatakan bahwa 39 sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Sukabumi sudah mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar (PBM) secara tatap muka atau langsung di sekolah.

"Pengajuan itu kemudian diajukan ke Gugus Tugas Kota Sukabumi untuk dilihat (apakah) indikator-indikator (untuk menyelenggarakan) pembelajaran tatap muka terpenuhi," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi di Bandung dilansir Antara, Rabu (15/7/2020).

Menurut dia, SMA dan SMK di Kota Sukabumi harus siap menerapkan protokol kesehatan dan mengatur kuota siswa yang bisa mengikuti kegiatan belajar dalam setiap sesi kegiatan belajar.

"Gugus Tugas Kota Sukabumi sudah menetapkan jumlah siswa dalam satu kelas yaitu 12 orang. Sif pembelajaran sudah ditetapkan juga. Satu pekan kelas 10, pekan selanjutnya kelas 11, dan kelas 12. Semua persiapan sudah dilakukan dengan komprehensif," kata Dedi.

"Dilakukan proteksi secara menyeluruh, di lingkungan sekolah, izin sekolah, infrastruktur sekolah. Yang belum adalah konsistensi Kota Sukabumi berada di zona hijau," ia menambahkan.

Menurut dia, pembelajaran tatap muka di sekolah belum bisa dilakukan di Kota Sukabumi karena penularan COVID-19 belum sepenuhnya terkendali.

"Kami harus melihat stabilitas zona Kota Sukabumi. Ini tidak bisa dilihat dalam satu pekan. Kami akan memantau status di sana. Jika konsisten berstatus zona hijau, akhir Juli akan evaluasi. Kemudian, kami akan membuat keputusan, apakah pembelajaran tatap muka di Kota Sukabumi dapat dilaksanakan," kata Dedi.

Ia menjelaskan, seluruh SMA dan SMK di Jawa Barat masih melaksanakan kegiatan pembelajaran dari jarak jauh via daring selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2020/2021 pada Senin (13/7).

Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah melaksanakan survei pada orang tua dan peserta didik mengenai penyelenggaraan metode pembelajaran jarak jauh dan hasilnya menunjukkan bahwa orang tua dan peserta didik masih menghadapi kendala dalam mengikutinya.

Kendalanya antara lain keterbatasan akses internet, kesulitan orang tua mendampingi anak selama pembelajaran, dan siswa masih mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan guru.

Pemerintah provinsi, menurut Dedi, berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut agar kegiatan belajar dari jarak jauh bisa berjalan optimal.

"Kami menempatkan siswa, orang tua, pengawas, dan guru, masing-masing memiliki tugas. Kemudian semua pihak harus berinovasi, khususnya guru dalam menyampaikan materi secara interaktif. Kami juga sudah mengalokasikan biaya internet melalui dana BOS," katanya.

"Ada beberapa modul yang dikirim kepada siswa yang berada di blank spot melalui PT Pos. Kalau seandainya guru harus berkeliling menemui peserta didik dengan tetap terapkan protokol kesehatan. Itu kami lakukan supaya pembelajaran daring tetap berlangsung optimal," katanya.

Selain itu dia menyarankan penggunaan aplikasi sederhana guna memudahkan komunikasi orang tua, guru, dan peserta didik.

"Bagaimana cara pembelajaran tetap berjalan, tetapi tidak tatap muka. Sebab, kami utamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, Pada akhirnya, komunikasi sangat penting dalam pembelajaran daring melalui teknologi komunikasi yang mudah diakses," kata Dedi.