DIDADAMEDIA, Bandung - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Minarno dipanggil KPK terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Taih dimintai keterangan oleh KPK terkait tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY) yang diduga dijanjikan uang sebesar Rp13 miliar oleh pengembang proyek Meikarta, Lippo Group. Namun, KPK mengatakan bahwa Neneng dan pejabat yang lain baru menerima uang Rp7 miliar.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno sebagai saksi untuk tersangka NHY terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dilansir Antaranews, Selasa (18/12/2018).

Dalam perkembangan kasus itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung telah menetapkan jadwal sidang perdana untuk empat terdakwa perkara suap pembangunan Meikarta, Rabu (19/12/2018).

Empat terdakwa itu adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitradjaja Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen Sitohang.

Dalam dakwaan tersebut, KPK menguraikan peran para terdakwa dalam dugaan pemberian suap kepada Bupati Bekasi dan sejumlah pejabat dinas Pemkab Bekasi serta bagaimana peran terdakwa dengan kepentingan Lippo Group terhadap proyek Meikarta.

"Dugaan peran dan kepentingan korporasi juga menjadi perhatian KPK dalam proses persidangan nanti yang mulai dituangkan pada dakwaan," ungkap Febri.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare (ha) yang dibagi ke dalam tiga fase, yaitu fase pertama 84,6 ha, fase kedua 252,6 ha, dan fase ketiga 101,5 ha. Editor: redaktur