DIDADAMEDIA, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo memastikan, pemerintah tidak serampangan atau asal-asalan dalam membuat setiap kebijakan terkait penanganan COVID-19. Jokowi menjamin kebijakan terkait COVID-19 selalu berdasarkan data ilmiah dan masukan dari ilmuwan.

"Kita memiliki data-data, dan setiap kebijakan-kebijakan yang kita lakukan selalu berdasarkan data science (data ilmiah), selalu juga meminta saran kepada para scientist (ilmuwan), para ahli ilmu pengetahuan, seperti apa metode yang digunakan dengan data-data yang ada," katanya dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Ia mengatakan bahwa pemerintah juga sudah membangun sistem informasi terintegrasi yang dinamai Bersatu Lawan COVID-19 (BLC).

"Sistem ini menjadi navigasi negara kita, Indonesia, dalam memahami perkembangan COVID-19 yang sangat dinamis setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya," katanya.

Dengan sistem tersebut, Presiden melanjutkan, pemerintah dapat menentukan zonasi wilayah berdasarkan tingkat penularan virus corona penyebab COVID-19.

"Dengan sistem ini juga kita bisa mengetahui berapa kabupaten berapa kota, berapa provinsi yang berubah statusnya dari hijau menjadi kuning, dari hijau menjadi oranye, dari hijau menjadi merah atau sebaliknya berubah dari merah menjadi oranye, dari merah menjadi kuning dan dari merah menjadi hijau," katanya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menurut Presiden, memiliki data-data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah suatu daerah sudah bisa masuk ke fase normal baru.

"Kita lihat, prakondisinya seperti apa, kemudian setelah prakondisi, timing-nya kapan, kemudian juga prioritasnya di sektor apa. Semuanya berdasar data-data yang kita miliki dan kita semakin optimis karena datanya semakin baik," katanya.

Presiden mengapresiasi gubernur, bupati, dan wali kota serta satuan gugus tugas di daerah yang telah berhasil menekan tingkat penularan dan kematian akibat COVID-19.

"Kita harus menyadari bahwa ancaman COVID-19 ini belum berakhir bahkan beberapa hari terakhir ini penambahan kasus positif COVID-19 masih meningkat di beberapa daerah dan satu, dua, tiga provinsi masih tinggi angka positifnya," katanya.

 Presiden menekankan bahwa masyarakat berperan besar dalam menekan risiko penularan dan mencegah penyebaran COVID-19.

"Untuk itu, meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, saya mengajak masyarakat untuk disiplin, mengikuti dan mematuhi anjuran-anjuran yang sering kita sampaikan, gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak yang aman, dan hindari kerumunan," katanya.

​​​​​​"Kita juga tetap waspada, saya ingatkan lagi Indonesia adalah bangsa yang besar dan berjaya dengan gotong royong, dengan kekompakan, dengan solidaritas antar-masyarakat sebagai modal utama. Bersama kita saling menjaga, bersatu kita bisa," ia menambahkan.

Hingga Selasa (23/6), jumlah akumulatif pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 47.896 orang dan dari jumlah itu ada 19.241 orang yang sembuh dan 2.535 orang yang meninggal dunia.

COVID-19 sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia kasus terbanyak di DKI Jakarta (10.250) disusul Jawa Timur (10.115), Sulawesi Selatan (4.062), Jawa Barat (2.901), Jawa Tengah (2.766), Kalimantan Selatan (2.685), Sumatera Selatan (1.855), Papua (1.495), Banten (1.373), Sumatera Utara (1.232), Bali (1.116), Nusa Tenggara Barat (1.081), Sulawesi Utara (861), dan Kalimantan Tengah (796).