DIDADAMEDIA, Bandung - Pemprov Jawa Barat akan memulai revolusi ketahanan pangan awal 2019 mendatang dan diyakini mampu mandiri mengelola kebutuhan pangan masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Dewi Sartika menilai, program tersebut jadi momentum tepat bagi tiap daerah untuk mengoptimalkan lahan tidur.

Lahan tidur adalah lahan pertanian yang sudah tidak digunakan selama lebih dari dua tahun. Lahan tersebut ditinggalkan setelah ditanam selama beberapa musim untuk kemudian membuka lahan baru.

Terlebih lagi, di Jabar ada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diatur sesuai UU No 41/2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Ada Undang-undangnya, ini jadi kesempatan terbaik karena sebagian daerah itu ada yang sudah punya Perdanya," kata Dewi usai menghadiri Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Jabar di Hotel Papandayan, Bandung, Senin (17/12/2018).

Dewi mengakui, secara nasional luas lahan persawahan di Jabar mengalami penurunan. Namun masih terselamatkan oleh jumlah lahan pangan di luar tanaman padi.

"Jabar catatannya ada tambahan di luar sawah, jadi ini nanti kita koordinasikan dengan BPS karena ada perbedaan," tuturnya.

Selain itu, dengan dimulainya revolusi ketahanan pangan maka Pemprov Jabar juga akan memiliki data akurat terkait potensi dan kebutuhan pangan masing-masing daerah.

"Di Januari itu, secara komprehensif datang langsung dari semua bupati maupun wali kota. Sekarang masih dari masing-masing bidang seperti pertanian, peternakan, atau perkebunan," pungkasnya. Editor: redaktur