Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Jakarta, Jumat, mengatakan dirinya telah mengutus Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar untuk segera memproses rencana tersebut.
Edhy Prabowo menilai perubahan status PPS bisa memudahkan akses produk perikanan dan kelautan dari Sukabumi untuk langsung menjangkau pasar ekspor tanpa perlu dibawa ke Jakarta terlebih dahulu.
"Ini sedang kita hitung dan Bea Cukai sedang kita yakinkan bahwa membuka (ekspor dari Sukabumi) langsung efisiensinya sampai sejauh mana. Yang jelas kalau saya lihat jauhnya jarak dengan Jakarta ngapain harus ke sana lagi? Mending langsung saja dari sini," ucapnya.
Dikatakan Menteri Edhy, potensi perikanan pesisir selatan Sukabumi cukup besar lantaran menjadi daerah perlintasan tuna secara internasional dan jenis-jenis ikan lain. Hal ini terlihat dari jumlah tangkapan yang didaratkan ke PPN Palabuhanratu mencapai 10 ribu ton per tahun.
Ia juga tidak mempersoalkan bentuk dan model gedung yang akan dibangun selama bermanfaat bagi nelayan serta masyarakat di sekitar pelabuhan.
"Saya sangat yakin kalau ini diperbaiki (potensinya) akan cukup besar karena ini belum termasuk optimalisasi kapal-kapal perbatasan ZEE kita. Nah ini kita harapkan akan kita dorong," ujarnya.
Wacana pengembangan PPN Palabuhanratu dilontarkan oleh Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sarjono. Menurut dia, rencana tersebut telah dirintis sejak 10 tahun terakhir dan tertunda hingga saat ini.
"Rencananya PPN menjadi pelabuhan perikanan samudera, 10 tahun sudah dirintis," kata Adjo.
