DIDADAMEDIA, Bandung - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Yohana Yembise mengatakan, hingga pengujung 2018 sudah mendorong sebanyak 389 kabupaten/kota di Indonesia menjadi Kota Layak Anak.

Yohana mengatakan itu setelah meresmikan acara Festival Kota Layak Anak 2018 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, Minggu (16/12/2018).

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dan Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi.

Menurut Yohana, bila kota/kabupaten memenuhi 24 indikator kriteria mendapat predikat pratama, madya, nindya, hingga utama, maka daerah tersebut bisa dikatakan benar-benar layak anak.

"Belum ada kota yang layak anak karena harus ada kriteria untuk mendapatkan penghargaan mulai dari pratama, madya, nindya, utama dan itu bisa di katakan layak anak. Kriterianya itu seperti salah satunya akta kelahiran supaya mereka dalam pendidikan dan kesehatan layak tercapai," ujarnya.

Yohana juga mendukung peningkatan jumlah ruang ramah anak dan taman bermain, sebab termasuk salah satu indikator ruang kreativitas anak.

Selain itu, Kementerian PPPA siap terus mendorong peningkatan ekonomi perempuan. Pasalnya masih banyak kekerasan terhadap perempuan terjadi karena mereka selalu menggantungkan ekonominya kepada lelaki, bukan mandiri.

"Setelah saya observasi banyak temukan kekerasan dalam rumah tangga karena mereka tidak mempunyai pegangan dan tidak membuat usaha-usaha kecil. Mereka tergantung pada suami pada laki-laki, sehingga muncul kekerasan dalam rumah tangga dan dengan dunia usaha mereka bisa menompang dunia kerja," paparnya.

Festival Kota Layak Anak 2018 digelar di Bandung karena Yohana memperhatikan Jawa Barat sejak setahun terakhir ternyata memberi perhatian tinggi terhadap perempuan dan anak.

Diharapkan acara tersebut membuat Jawa Barat semakin terdepan, terutama persoalan perempuan dan human trafficking yang angkanya masih tinggi.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini dan sekolah perempuan dibuat oleh gubernur, maka akan sedikit mengakhiri korban-korban traficking dari Jawa Barat," tuntasnya.