DIDADAMEDIA, Bandung - Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof. Muradi mengatakan, dari hasil evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Bandung, banyak hal yang harus diperbaiki.

Meski begitu, Muradi menilai, keseluruhan penerapan PSBB di kota kembang sudah on the track dengan sejumlah catatan.

Salah satunya masih banyaknya warga yang abai atau tidak disiplin pada anjuran pemerintah seperti tak memakai masker, mengacuhkan social/physical distancing dan lainnya.

Kondisi ini, kata Muradi, harus menjadi perhatian bagi Pemkot Bandung untuk lebih memperkuat kontrol terhadap aktivitas warga. Sebab, meski memperpanjang PSBB tapi Kota Bandung melakukan pelonggaran terhadap beberapa sektor.

"Hal ini (kedisiplinan warga) yang perlu diperbaiki, sekarang katakanlah dalam beberapa minggu ini Bandung sudah mulai ramai. Kalau dibiarkan normatif tanpa ada kebijakan yang sifatnya mengikat maka akan kemudian menjadi liar," ungkap Muradi kepada media di 'Second House' kawasan Tubagus Ismail, beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, saat masyarakat liar maka nanti publik akan menyalahkan Pemerintah Kota dalam berbagai kebijakan yang dibuat. Terlebih ketika ada lonjakan pada penyebaran Covid-19.

"Oleh sebab itu, katakanlah teman-teman pengusaha, pengelola transportasi publik dan lainnya membutuhkan panduan kebijakan untuk bisa melaksanakan langkah-langkah yang sifatnya bisa merespons dari kebijakan pusat sendiri terkait new normal," paparnya.

Dengan demikian ia berharap, secara seimbang dimasa pandemi seperti sekarang, semua aspek dapat dikontrol dengan baik.

"Dan seperti yang sudah saya katakan, kebijakan pelonggaran sebetulnya bisa dilakukan jauh-jauh hari ke belakang disertai panduan yang tepat, seperti yang dilakukan saat ini," tuntasnya.